Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 52/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Bagan Akun Standar merupakan salah satu dasar dalam penyusunan akuntansi Pemerintah Daerah, serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagan Akun Standar Daerah harus selaras dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 64 Tahun 2020.
BAS terdiri dari:
a. Akun Aset;
b. Akun Kewajiban;
c. Akun Ekuitas;
d. Akun Pendapatan Daerah;
e. Akun Belanja Daerah;
f. Akun Pembiayaan Daerah;
g. Akun Pendapatan LO;
h. Akun Beban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8), Pasal 7 ayat (2),
Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar
Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2020
tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian
Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DI KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk tiap jenis pelayanan
sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Ruang Lingkup Penyusunan Standar Pelayanan meliputi :
a. Penyusunan Standar Pelayanan;
b. Penetapan Standar Pelayanan; dan
c. Penerapan Standar Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017.
Dalam Perbup ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Komponen Analisis Standar Belanja, BAB IV Jenis Analisis Standar Belanja, BAB V Pengendalian dan Pengawasan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2021/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
khususnya di Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU no 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; perpres No 91 Tahun 2017; Permendagri No 112 Tahun 2016; Permendagri No 138 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Jenis layanan publik tertentu; Tata cara pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah; Pembinaan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 52 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten
Lampung perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya
Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun
Anggaran 2022;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PerMendagri 80 Tahun 2015, PerMendagri No 114 Tahun 2014, PerMenkeu No 119/PMK.07/2017, Permendagri No 20 Tahun 2018, PerMenkeu No 222/PMK.07/2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 10 tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Halaman : 34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka perlu memberikan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa · yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
c. bahwa berdasarkan 'pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 6 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri No 72 Tahun 2020:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 20 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Operasional
3. Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Ruang Lingkup
5. Pelaksanaan SOP OPD
6. Pengawasan Pelaksanaan
7. Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP
8. Tata Kerja Sarana Dan Prasarana
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 52 Tahun 2021
PERBUP Kab. Mempawah No. 35 Tahun 2013 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Perda tentang Pajak Daerah perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No.23 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penamaan Rupabumi Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penamaan Rupabumi Di Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Kaidah Penamaan Rupabumi;
4. Prosedur Penamaan Rupabumi;
5. Pembinaan Dan Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
