Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 239 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Diubah dengan
  1. PMK No. 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 14 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 199 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PMK Nomor 231 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK 07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010-2014
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
PMK Nomor 95 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.01/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan
Download file:
PMK Nomor 151 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
Download file:
PMK Nomor 179 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi Nono Hibrida,Jagung Komposit,Jagung Hibrida,dan Kedelai Bersertifikat
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
PMK Nomor 129 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 144 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Mencabut
  1. PMK No. 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Download file:
PMK Nomor 157 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan