Undang-undang (UU) tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)
ABSTRAK:
a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantianUndang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955No. 38);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat No. 13 tahun 1955 tersebut, perlu ditarik kembali, karenadianggaptidakperlulagi,berhubungdenganberlakunyaUndang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957No.83)jo.Undang-undangNo.19tahun1958(Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.
a.pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negaratahun 1957No. 101);
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No.14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38)dinyatakantidakberlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuanbahwa bagi mereka yang pada saat Undang-undang Darurat No. 26tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83.)adadalamkeadaanmendapatperlakuanberdasarkanUndang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebutterakhir.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 7 tAHUN 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 21 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2009; UU Nomor 10 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 9 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 69 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenneg Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009; Permenneg Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Permenneg Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010; Permenneg Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012; Permenneg Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat Ketentuan Umum; Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mekanisme Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Mencabut Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/263/KUM/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Tapin
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2012; PP No.16 Tahun 2018; Perkap No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2017; Pergub No. 36 Tahun 2016; Pergub No. 47 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ktentuan umum, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, kerjasama dan koordinasi, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 24 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, perlu Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) dalam menjalankan tugas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prosedur Tetap Operasional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Permenhan No. 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 24, BN.2016/No.1256, peraturan.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Beasiswa kepada Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
PendidikanPertahanan dan Keamanan, MiliterJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhan No. 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 24, BN.2013/No.975, peraturan.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
