Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga Untuk Tanggap Darurat
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penganggaran, penggunaan dan pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sekadau No. 23 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 12 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan f, ayat (7) diubah dan ditambah ayat (11) dan ayat (12); Ketentuan dalam Lampiran I huruf b, Tarif Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Transportasi Kendaraan Dinas Jabatan/Dinas Perorangan angka 1 nomor urut 3 pada kolom 3 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran II, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Nomor Urut 6 sarnpai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sarnpai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran III, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi: Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Parneran, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan
lebih dari 5 hari kalender, nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sampai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah; Ketentuan dalam Lampiran IV, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalarn Provinsi angka 1 nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 5 dan keterangan pada angka 1 sampai dengan 13 kolom 7 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran V, Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi angka 7 nomor urut 1 sampai dengan 12 pada kolom 3 dan angka 8 nomor urut 1 sampai dengan 4 pada kolom 3 diubah; Ketentuan dalam Lampiran VI, Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 4 ditambah dengan kata "Sensus"; Ketentuan dalam Lampiran VIII, Komponen Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas pada keterangan angka 11 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018
10 halaman peraturan dan 22 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022
PERWALI Kota Bekasi No. 93 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Analisis Standar Belanja;
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPUPR No. 1 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Halaman 273
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Anggaran Belanja Bulan April Sebelum Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERITA MEDIA DALAM KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media dalam Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan saat ini, sehingga perlu penyesuaian kembali dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Media dalam Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 207).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Pada sat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Media dalam Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 9 Tahun 2014
TATA CARA PENYEDIAAN,- PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN - BELANJA SUBSIDI - ANGKUTAN BUS RAPID TRANSMUSI (BRT)
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transmusi (BRT)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi angkutan BRT,perlu diatur dengan peraturan Walikota
Dasar hukum :UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No 3 Tahun 2005;UU No 33 Tahun 2004;PP No 58 Tahun 2005;Permendari No 13 Tahun 2006;Perda No 2 Tahun 2007;Perda No 6 Tahun 2008;Perda No 11 Tahun 2013;
Subsidi Angkutan BRT di gunakan untuk menutupi biaya operasional BRT dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat sehingga tarif yang berlaku terjangkau oleh masyarakat
Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan BRT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, perlu melakukan penyesuaian satuan belanja perjalanan dinas dan satuan belanja lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dianggap perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015. hal - hal yang diubah meliputi pasal 2 ayat (4) mengenai ketentuan perubahan standar biaya umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 15/A)
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
