Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, diminta kepada Bupati untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 201
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2013
3 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2013 No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
maka dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan Rumah
Tidak Layak Huni lebih tepat sasaran dan tepat
penggunaan, harus memenuhi kriteria, persyaratan
penerima bantuan dan obyek bantuan yang jelas dan
tegas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25
Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : sebagai penyelenggaraan dalam
melaksanakan kegiatan bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Temanggung. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberdayakan masyarakat
berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan
kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat dan aman di Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013.
17 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013
PEMBERIAN - SANTUNAN KEMATIAN - MASYARAKAT - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kebijakan Daerah tentang Santunan Kematian kepada ahli waris;
Mekanisme pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami Perubahan, untuk itu perlu melakukan Perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Untuk memenuhi hal dimaksud, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013
peraturan bupati - tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2013/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tertib administrasi
dan akuntabilitas atas penggunaan sisa dana
hibah maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55
Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya membantu kelancaran proses
kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan
swasta khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama/
Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Sekolah
Menengah · Atas Luar Biasa di Kabupaten Semarang,
Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran
2013 memberikan bantuan berupa hibah;
bahwa agar dalam pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali
sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nonior 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 1976; Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran Dewan
Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara
Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten
Semarang dalam mewujudkan sumber daya manusia
berkualitas guna mendukung pengembangan potensi anak
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, memiliki pengetahuan dan
ketrampilan, sehat jasmani dan rohani maka perlu
didukung dengan bantuan dana oleh Pemerintah Daerah;
bahwa dalam rangka mendukung hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Kabupaten
Semarang memberikan dana bantuan kepada Dewan
Pimpinan Cabang Gabtingan Organisasi Penyelenggara
Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC-GOPTKI) Kabupaten
Semarang dalam bentuk hibah;
bahwa agar pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya
guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Npmor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2013/No.11 Seri E Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana dan Pengungsi Di Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo dan/atau pengungsi di Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah
Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013; bahwa guna menjamin pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun standarisasi besaran bantuan yang dapat diberikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi lndeks Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana dan Pengungsi Di Kabupaten Pwworejo Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penerima Bantuan
Bab IV Besaran Bantuan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013
bantuan - keuangan - pembangunan - infrastuktur - desa
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2013 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk komitmen Pemda Kab. Bandung Barat dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maka perlu mentapkan Perbup Bandung Barat tentang banduan Keuangan POembangunan Infrastuktur Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2006; Permendagri No. 35 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Perrmendagri No. 7 Tahun 2008; Permendagri No, 20 Tahn 2009 sebagaimana telah diubha dengan Permendagri No. 20 Tahun 2009l Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 14 Tahun 2009; Perda kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, bantuan Keuangan pembangunan Infrastuktur Desa, Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Bantuan keuangan Pembangunan Infrastuktur Desa, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastuktur Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2013.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madarasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka rnewujudkan sekolah rnurah dan
meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah lbtidaiyah
(S0/SDLB/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah
Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs), Kabupaten Semarang
memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
dialokasikan untuk pendampingan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS);
bahwa agar pelaksanaan dana pendampingan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah
Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs)
Swasta di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar,
efektif dan efisien, maka diberikan hibah dana
pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar
Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLl3/MI) Swasta dan
Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pemberian hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dapat terkendali sesuai
sasaran, berdaya guna dan be:rhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedorrtan
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturart, Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
