KELUARGA BERENCANA - PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 Bab meliputi Ketentuan Umum, Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian. dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
3 Halaman; Lampiran 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011, Permenkes No. 40 Tahun 2013, Permendikbud No. 64 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 9 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Tanggungjawab dan Kewajiban; Penandaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
11 Halaman dan 7 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.
2 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT BAGI SELURUH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Universal Health Coverage; bahwa dalam rangka mewujudkan langkah-langkah strategis dalam Universal Health Coverage dibutuhkan pedoman pelaksanaan sebagai bentuk dukungan atas pengembangan program jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari Program Sistem Jaminan Sosial Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 76).
KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; MEKANISME PERLUASAN KEPESERTAAN; IURAN DAN ALOKASI ANGGARAN; PELAYANAN KESEHATAN; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Kelola Keluarga Sehat Dalam Pembelajaran Stunting Melalui Sekolah Pengantin Bagi Calon Pengantin
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan percepatan pencegahan Stunting secara terstruktur dan terarah diperlukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi secara komfrehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor, maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Intruksi PresidenNomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Peraturan Bupati ini berisi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali untuk mencegah Stunting dengan Cara program sekolah Pengantin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V huruf D Poin 1 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu mengatur pemanfaatan kembali Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja pemberi pelayanan, perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan jasa pelayanan pada puskesmas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 ; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009;
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012; Perbup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016;
Perbup Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pendanaan; Jenis Pelayanan Kesehatan; Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi JKN; Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Bersumberdari Dana Non Kapitasi JKN, Dana Pendamping
JKN Dan Retribusi Jasa Umum; Tata Cara Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
16 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bantul No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No 27 Tahun 2019 ttg Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD RSUD Panembahan Senopati Kab Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27
Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Mencabut
Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 tahun 2017 tentang Tarif Layanan
Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Sehat, Cerdas,
dan Sejahtera”, diperlukan adanya penambahan jenis pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dan
perubahan ketentuan tarif layanan kesehatan; bahwa dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional, tarif layanan kesehatan di rumah sakit bagi peserta
jaminan kesehatan nasional ditetapkan oleh pemerintah
berdasarkan sistem pembiayaan prospective payment system
sesuai pengelompokan diagnosis;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017;
Kebijaksanaan Tarif; Nama, Objek dan Subjek Tarif Layanan Kesehatan; Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Layanan Kesehatan; Pengelolaan Tarif; Perhitungan Hari Perawatan; Penyesuaian Tarif Layanan Kesehatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
Jumlah Halaman: 12 HLM, Lampiran: 72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2019
REVITALISASI-POSYANDU-DI-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka diperlukan revitalisasi posyandu yang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Revitalisasi Posyandu yang diselenggarakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi : Kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjanal posyandu kebupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan; Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu; Jenis program dan layanan posyandu; Peningkatan pelayanan posyandu; dan Pembinaan monitoring dan evaluasi posyandu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan
Dan Penurunan
Stunting
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang
bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor
gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, unhrk
itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penurun€rn
stunting secara efektif
UU No 28 Tahun 1959;UU No 36 Tahun 2009;UU No 18 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2004;PP No 33 Tahun 2012;PP No 42 Tahun 2013;Inspres No 1 Tahun 2017;Permenkes No 155/Menkes /Per /I/2010 :Permenkes No 2269/Menkes/Per ?XI/2011;Permenkes No 23 Tahun 2014;Permenkes No 25 Tahun 2014;Permenkes No 28 Tahun 2014;Permenkes No 41 Tahun 2014;Permenkes No 39 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016
Azas Tujuan dan Maksud ,Pilar Pencegahan dan Penurunan Stunting ,Ruang lingkup,Pendekatan,Edukasi Pelatihan dan Penyuluhan gizi,penelitihan dan pengembangan ,Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab,Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penurunan Stunting,Peran serta masyrakat,Pencatatan dan Pelaporan,Penghargaan,Pendanaan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
b. bahwa Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah merumuskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
c. bahwa Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wononogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri baik bersumber dari APBD/APBN, Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
