PERBUP Kab. Sukoharjo No. 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2011/No. 431
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo, maka guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan
menjabarkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan
struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2011.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2008 dicabut.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan
kualitas pelayanan bidang kesenian di Daerah, perlu
adanya Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010
Materi Pokok: Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan dan Penerapan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Uraian SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
Jumlah Halaman: 6 hlm; Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 191 Tahun 2008;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang
perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
191 Tahun 2008;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
Materi Pokok: Tugas, Fungsi, Dan Organisasi; Uraian Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 191 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Jumlah Halaman: 13 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada orang lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang sehingga mereka dapat meajalin hari tuanya dalam suasana aman tentram, sejahtera lahir dan batin, maka perlu diberikan dana bantuan hibah;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan terbb administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pefaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahlm 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Steman Nomor 7 Tahun 2008;;;;;;;;;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 39 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertibnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor. Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor dalam melakukan pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 59 Tahun 2011
PERBUP Kab. Rembang No. 58 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2011/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2011 mengalami perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- Dag/per/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nornor 06/Permentan/SR.14012/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2011 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2011
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaaan atau koreksi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya, maka perlua adanya peninjauan kembali Peraturan Bupati dimaksud untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Lndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahu 2010; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/PER/II/2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus. Ketentuan Pasal 8 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
