Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa pada TA 2008, Pemkab Purworejo mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari APBN; bahwa agar dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian pemkab Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemkab Purworejo TA 2009;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 84/PMK.07/2008; Pergub Jateng No 9 Tahun 2009; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan DBHCHT, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT, sanksi atas penyalahgunaan DBHCHT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 313 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 313, BD.2009/No.51 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan ini memuat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggungjawab Bupati: bahwa berdasarkan pertimbanghan sebagaimana dimaksud huruf a , agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK.07/2009; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk: kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal; kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai; kegiatan pembinaan lingkungan sosial; kegiatan peningkatan kualitas bahan baku; kegiatan pembinaan industri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasll cukai Hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung iawab Bupati; bahwa berdasarkan pertimbanahan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdava guna dan berhasil guna . perlu menetapkan PEraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasi] Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
Undana-Undana Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1995; Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pomerlntah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pen,erintah Nomor 38 Tahun 2007; Perafuran Montori Kouancan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan fv1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Toncah Nomor 78 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati. Dana bagi hasil cukai hasi! tembakau untuk: kegiatan pornberantasan barang kena cukal illegal; sosialisasi ketentuan dibidano cukai kepada linckuncan sosial: pemetaan industri rokok; kegiatan pembinaan lingkungan soslal; peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2008.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran
2023 dimaksudkan untuk menyalurkan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya
melindungi masyarakat terdampak atas bahaya
tembakau; bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran
2023 bertujuan untuk memberikan pedoman
pemberian bantuan kepada buruh pabrik rokok agar
terselenggara secara tertib, tepat sasaran dan
akuntabel; bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung
Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran
2023 diperlukan untuk melengkapi peraturan
perundang-undangan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai pada tingkat pelaksanaan pada Tahun
Anggaran 2023 di Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik
Rokok Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasran, Alokasi dan Kriteria, Pendataan dan Penganggaran, Mekanisme Penyaluran, Pelaksanaan Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 85 Tahun 2023
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 85, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 85
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 050/18.329/201.1/2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang bersumber DBHCHT, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya; b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pemberianBantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan ModalUsaha yang bersumber dari dana Bagi HasilTembakau di Kota Surabaya, maka PeraturanWalikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentangPelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunaidan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumberdari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di KotaSurabaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 107).
Materi Pokok pada Peraturan Ketentuan angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 14 diubah, Ketentuan huruf c Pasal 16 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2022
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan
langsung tunai Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
215/ PMK.07 / 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat
sasaran, perlu menyusun Petunjuk teknis penyaluran
bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun
2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran Penerima Bantuan, Besaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan, Mekanisme Pendataan dan Pemberian Bantuan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan BLT DBHCHT dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, beberapa ketentuan Petunjuk Teknis Pemberian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7); 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 26).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2022
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja; b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pedoman berupa petunjuk teknis pelatihan keterampilan kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN JENIS PELATIHAN, ALOKASI PESERTA PELATIHAN, PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN, SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 3. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 45).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA, PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 45 TAHUN 2022
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
