Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kerja Sama Pembangunan Jalan Trikora Antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PT. Sama Sentral Swa Sembada

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERDA BJB NO. 11 TAHUN 2006 edit searchable.pdf

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Pembangunan Jalan Trikora Antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PT. Sama Sentral Swa Sembada

ABSTRAK:

bahwa berhubung keterbatasan dana bagi pembangunanjalan Trikora, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukakan kerja sama dengan PT. Sama Sentral Swa Sembada untuk pembangunan jalan tersebut; bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan baru yang dikerjakan sepanjang 6,800 km dan pemeliharaan jalan yang telah ada sepanjang 10,050 km memakai dana investasi murni; bahwa untuk langkah antisipasi terhadao, kebijakanbaru yang sewaktu-waktu dilaksanakanoleh Pemerintah, maka Pemerintah Kota memberikan jaminan kepada Pt Sama Sentral Swa Sembada agar pelaksaan pembangunan dan pemiliharaan jalan trikora diperhitungkan kembali besarnya biaya yang di investasikan sesuai dengan perjanjian kesepakatan; bahwa atas pertimbangan huruf a, b dan c konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Prisiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000.
Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum; Kesepakatan Kerja Sama; Maksud Dan Tujuan; Kewajiban Dan Ear.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2006.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Kerjasama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerjasama Daerah

Download file:

Perda Kab. Semarang 2006 No 4_ocr.pdf

Kerjasama Daerah

2006

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2006/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sehingga diperlukan upaya dan usaha pemberdayaan potensi dengan bekerjasama dengan pihak lain; bahwa Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga, Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah lainnya baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kerjasama Daerah ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kerjasama Daerah yang meliputi Tujuan, Manfaat, Dan Ruang Lingkup Kerjasama Daerah, Pola, Jenis Dan Bentuk Kerjasama Daerah, Obyek, Prinsip, Dan Syarat Kerjasama Daerah, Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Teknis Kerjasama Daerah, Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri, Naskah Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Hasil Usaha Kerjasama, Penyelesaian Perselisihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerjasama Daerah dicabut.
30 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pendirian Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

04.Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kerja Sama

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

03.Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pedoman Kerjasama Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Nomor 25 Tahun 2003_Perat...mahi tentang PED.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERDA NO 9 TH 2002 KERJAS...GAN_PIHAK_KETIGA.pdf

KERJASAMA - PIHAK KETIGA

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2002/43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan partumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah ; bahwa kerjasama dengan pihak ketiga berupa penyertaan modal maupun kerja sama lainnya merupakan upaya pengembangan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ; bahwa peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II pati Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ; bawa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DAerah No. 1 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2001;
PERDA ini mengatur tentang Perjanjian Pemerintah DAerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk Kontrak Penyewaan, kontrak Bangun Guna Serah, Kontrak Serah Guna; Kontrak Bangun Serah, dan Kontrak Kerjasama Operasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.
11 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerjasama Desa

Abstrak

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

perda_nomor_11_tahun_2000.pdf

DESA - kerjasama

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kerjasama Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang No mor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiclen Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, bentuk, obyek danbadan kerjasama, tata cara kerjasama, bimbingan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
7 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

Pergub Nusa Tenggara Bara...or 38 Tahun 2024.pdf

Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir - Tata Cara Kerja Sama - PIHAK LAIN

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, BD 2024 (38) : 9 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang ata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah: a. pendelegasian wewenang; b. subjek dan objek Kerja Sama; c. tahapan Kerja Sama; d. naskah perjanjian Kerja Sama; dan e. monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
9 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan.

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

Pergub No 26 Tahun 2024 Salinan_ok.pdf

PEDOMAN - kerja sama

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, BD.2024/No.26

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan.

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Pergub ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Riau No. 17 Tahun 2024.
Pergub ini mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kerja Sama UPT PAM; Bab III. Tata Cara Kerja Sama; Bab IV. Hasil dan Pembiayaan Kerja Sama; Bab V. Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI. Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Pengakhiran Kerja Sama; Bab VIII. Perubahan/Penambahan (Amandemen/Addendum) Kerja Sama; Bab IX. Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama; Bab X. Ketentuan Peralihan; Bab XI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

PERGUB NO. 14 TAHUN 2024.pdf

KERJA SAMA

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 14, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 14

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);
Kerja sama dengan Pihak Lain dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: a. memberikan nilai tambah bagi Rumah Sakit; b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama; c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat digunakan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir; d. bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh Rumah Sakit; e. dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat; f. tidak merubah fungsi aset; Pihak lain sebagai subjek kerja sama terdiri atas: a. instansi pemerintah; b. badan usaha yang berbadan hukum; c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan d. perseorangan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Jumlah Halaman 10

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT