Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003

Pedoman Kerjasama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman kerjasama daerah dengan penetapan Batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, prinsip kerjasama, ruang lingkup kerjasama, badan kerjasama daerah, mekanisme kerjasama, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Cimahi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Cimahi

Tanggal Penetapan

13 Mei 2003

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2003

Tanggal Berlaku

19 Mei 2003

Sumber

LD 2003/25 SERI E

Subjek

STANDAR / PEDOMAN - KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA / KPBU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cimahi

Bidang

Halaman ini telah diakses 408 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 25 Tahun 2003_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang PED.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Kerjasama Daerah - Pedoman
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD 2003/25 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Kerjasama Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah maupun dengan Badan / Lembaga Swasta lainnya berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Kerjasama Daerah; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman kerjasama daerah dengan penetapan Batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, prinsip kerjasama, ruang lingkup kerjasama, badan kerjasama daerah, mekanisme kerjasama, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2003. 14 hal