Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.578 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Solok Selatan No. 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai

Download file:

2-PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

perusahaan umum daerah air minum tirta saribu sungai

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai

ABSTRAK:

a. bahwa air bersih dan Air Minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk memenuhi hak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan Air Minum layak, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai, sudah tidak sesuai; lagi dengan kebutuhan, perkembangan, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih dan Air Minum masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai
46 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya

Download file:

Perda Cilacap 1_2023.pdf

perusahaan umum daerah air minum

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa pembentukan Perusahaaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap merupakan bentuk konkret dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan pasar, sehinga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik dan tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari Alinea Keempat UUD 1945; bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perusahaaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (4) huruf e, Pasal 23 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, penyisipan Pasal 8A dan Pasal 8B, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 75.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 diubah.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Ogan Ilir No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan Daerah Kab. Ogan Ilir No 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir

Download file:

PERDA NO. 1 TAHUN 2023 - ...Minum Tirta Ogan.pdf

badan usaha milik daerah-bentuk badan hukum

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan merupakan salah satu badan usaha yang memberikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan air minum sebagai salah satu aset daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum terpenuhinya tuntutan beban dan target kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum Tirta Oggan Kab. Ogan Ilir menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir, Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Ogan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan tidak terbagi atas saham. Diatur mengenai ketentuan umum, perubahan nama bentuk badan hukum, tempat kedudukan dan kegiatan usaha, modal, penyertaan modal, ogan perumda, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, penugasan pemerintah kepada perumda, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum perumda, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perumda, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
Mencabut Peraturan Daerah Kab. Ogan Ilir No 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir dan Peraturan Daerah Kab. Ogan Ilir No 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Ogan Ilir No 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir.
31 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Provinsi Nusa Tengg...mor 1 Tahun 2023.pdf

MATA AIR - PERLINDUNGAN - PELESTARIAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD 2023 (1) : 40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air

ABSTRAK:

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras dan berkelanjutan; b. bahwa kondisi mata air di wilayah Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami penurunan kuantitas dan kualitas sementara kebutuhan air semakin meningkat, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian mata air agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
UUD 1945 Pasal 32 ayat (1); UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. memberikan perlindungan untuk dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat secara berkelanjutan; dan b. menjaga kelestarian Mata Air yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. perencanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air; b. Perlindungan Mata Air; c. Pelestarian Mata Air; d. Pendayagunaan Mata Air; e. pengendalian kerusakan Mata Air; f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; g. hak dan kewajiban masyarakat; h. peran serta dan pemberdayaan masyarakat; i. koordinasi dan kerjasama; j. insentif; k. kompensasi/imbal jasa lingkungan; l. pendanaan; m. pembinaan dan pengawasan; n. ketentuan penyidikan; o. larangan;dan p. ketentuan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
40 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio Kabupaten Samosir

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERATURAN_DAERAH_KABUPATE...OR_1_TAHUN_20231.pdf

PERUSAHAAN - UMUM - DAERAH - AIR - MINUM - TIRTA - NATIO - KABUPATEN - SAMOSIR

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 12 SERI D NOMOR 32

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio Kabupaten Samosir

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Umum Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelavanan, kualitas air bersih, potensi PAD. dampak positif sosial ekonomi pengelolaan air bersih, pengusahaannya perlu dikelola oleh perusahaan umum daerah air minum;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat(6), Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN ( Nama dan tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan), KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN, MODAL, KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH, ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (oRGAN perusahaan Umum Daerah, KPM, Dewan Pengawas, Tugas dan Wewenang, Direksi, Tugas dan Wewenang, Penghasilan, Pegawai Perusahaan Umum Daerah), SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA (Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya), PWMBINAAN DAN PENGAWASA(Pembinaan, Pengawasan) PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN (Perencanaan, rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah, Operasional Perusahaan Umum Daerah, Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, Pinjaman, pelaporaan, Pelaporan Dewan Pengawas, Pelaporan Direksi, Laporan Tahunan), PENETAPAN TARIF, PENGUNAAN LABA, PEMBUBARAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah dengan

Perda Kab. Sleman No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada

Mencabut

PERDA Kab. Sleman No. 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman

Download file:

Perda Sleman Nomor 12 Tah...rtaan Modal PDAM.pdf

Penyertaan Modal

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2022/12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya peningkatan layanan dan perluasan usaha; b. bahwa dalam rangka menunjang layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dalam pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 ;
Materi Pokok: Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM Tirta Sembada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Halaman: 7 hlm, Penjelasan: 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur

Download file:

Perda Nomor 11_2022.pdf

perusahaan umum daerah air minum

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/NOMOR.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur

ABSTRAK:

bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan tujuan kemanfaatan salah satunya melalui penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan pendapatan daerah dalam menghadapi persaingan usaha dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur melakukan akselerasi dengan melakukan penataan ulang tata kelola organisasi untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang professional dan optimal; bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan Pasal 2A, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 75, penambahan Pasal 94A dan Pasal 94B.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 diubah.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta

Download file:

4.1. Perda No 11 Th 2022 ...m Kota Surakarta.pdf

pdam

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa pendirian dan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah; bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang pendirian, permodalan, tata cara penyertaan modal daerah, organ dan kepegawaian, tata kelola perusahaan yang baik, tata cara evaluasi, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaa, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, penugasan khusus pemerintah daerah, pinjaman, tarif, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, tunjangan hari tua dan pensiun, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan ganti rugi dan pengadaan barang dan jasa Perumd Air Minum Kota Surakarta.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 dicabut.
48 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Drainase

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf

Sistem Drainase - Penyelenggaraan

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD 2022/No.11 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 11/157/2022

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

ABSTRAK:

bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut perkembangan prinsip keterpaduan, keberkelanjutan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat; bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase; bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan, pembiayaan, peran masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
21 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Jateng 10_2022.pdf

pengelolaan air limbah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2022/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan manusia; bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik Regional merupakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan Air Limbah Domestik dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peratuaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Bab IV Penyelenggaraan SPALD Regional Bab V Perencanaan SPALD Regional Bab VI Jenis, Komponen dan Konstruksi SPALD Regional Bab VII Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD Regional Bab VIII Kelembagaan Bab IX Pembiayaan Bab X Kerja Sama Bab XI Hak dan Kewajiban Bab XII Pemanfaatan Bab XIII Kompensasi Dampak Lingkungan Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
29 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT