Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 70 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 43 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Proses Bisnis

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perauran Bupati Karimun Nomor 80 Tahun 2022

Download file:

PERBUP Kab. Karimun No. 43 Tahun 2021.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Proses Bisnis

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Karimun, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 stdd UU No. 15 Th. 2019; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 96 Th. 2012; PP No. No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; PP No. 12 Th. 2017; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 19 Th. 2018; Perda Kab. Karimun No. 7 Th. 2016; Perbup Karimun No. 39 Th. 2020;
PERBUP ini mengatur mengenai Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
26 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Proses Bisnis

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Banyumas No. 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2021 No 36_ocr.pdf

perubahan-perbup-peta-proses-bisnis

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2021 No. 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Bahwa Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengiden tifikasi, mendokumentasikan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu adanya sinkronisasi proses manajemen kinerja organisasi dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Peraturan Bupati Banyumas No. 26 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kab. Banyumas Diubah
31 hlm beserta Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Standar/Pedoman Proses Bisnis

Download file:

23 TH 2021 Perbup Probis 2021 Hk.pdf

Standar/Pedoman - Proses Bisnis

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 23/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Jombang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016.
Pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dilaporkan kepada Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN EUTON

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

PERBUP NO 13 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERlTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 348 2021 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN EUTON

ABSTRAK:

a. bahwa penataaan ketatalaksanaan merupakan salah satu area peru bahan dalam reformasi birokrasi un tuk mewujudkan organisasi instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses; b. bahwa untuk mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten, diperlukan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
18 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Perbup 74 2020-OCR.pdf

peraturan bupati - peta proses bisnis

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, BD.2020/No.74

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses di Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun peta proses bisnis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
22 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Abstrak

Standar/Pedoman Proses Bisnis

Download file:

72 2020.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

PERBUP NO. 48 TAHUN 2020.pdf

peta-proses

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2I5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2079 Nomor 10); dan 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 2).
Pasal 1: Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe selatan merupakan acuan bagi perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pasal 2: Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

Perbup Kab. Kendal Tahun 2020 No 39_ocr.pdf

Peta Proses Bisnis

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2020/NO.39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan peta proses bisnis sehingga mampu mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal tanggal 26 Maret 2020 Perihal Laporan Draft Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Manfaat Peta Proses Bisnis, Ruang Lingkup Penyusunan, Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis, Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis, Monitoring Dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
19 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Angaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Proses Bisnis

Download file:

PERWALI NOMOR 16 TAHUN 2024.pdf

Bisnis Angaran Badan Layanan Umum Daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 15

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Angaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tenrang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedornan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ketidari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tah un 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
BAB l KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ANGGARAN BLUD BAB III PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BAB IV PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
22

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Proses Bisnis

Download file:

PERWALI KOTA PALEMBANG_NO_24_TH_2023.pdf

INOVASI-DAERAH

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2023/NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah; serta bahwa inovasi daerah adalah terobosan yang merupakan gagasan, ide, kreativitas, adaptasi dan/ atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum.`
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2019; UU No 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi No 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 2017; serta Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, prinsip, ruang lingkup, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah, diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah, pendanaan, informasi inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
14 hlm, Lampiran : 11 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT