mekanisme-penerimaan-biaya-pemeliharaan-pihak ketiga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Pihak Ketiga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidakmengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme tatakelola penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Rekanan/Pihak Ketiga; dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa standar satuan harga barang pemerintah merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan; b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa bedarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam negeri No 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kebupaten Musi Rawas No 7 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022. Diatur mengenai ketentuan umum, standar satuan harga barang, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Standar Kebutuhan
Minimal Rumah Tangga Bagi Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan
menetapkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020
tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga
Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan
pemerintahan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah standar
kebutuhan minimal rumah tangga bagi Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Bagi Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 32 Tahun 2021
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD No.32/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam huruf D tentang Belanja Daerah angka 1 huruf o, “Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati);
bahwa berdasarkan hasil survei terhadap barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan belanja daerah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Barat Daya, telah didapatkan data kode komponen, uraian komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan, untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permedangri No. 90 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini terdiri 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerinth Kabuputen Mesuji Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
1. Bahwa untuk mceaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran perlu dilakukan analisis terhadap beberapa belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Rancangan APBD. proses pengadaan Barang dan Jasa, detil pelaksanaan pekerjaan tetap berpedoman pada Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan
ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas serta
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
mengatur penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir Kendaraan
Bermotor Oleh Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018
Terdiri dari 15 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor, parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, pengelolaan parkir, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
mengatur mengenai peyelenggaraan parkir kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan tertibnya penataan pembangunan, terciptanya kebersihan dan kerapian
lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan dan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengurus IMB maka diadakan kegiatan Pemutihan IMB.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun
2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemutihan IMB, Jenis Bangunan, Syarat Pemutihan IMB, Keringanan Pembayaran Tarif Retribusi IMB, Penyetoran, Waktu Penyelesaian, Jangka Waktu Pemutihan IMB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dan Tata Laksana Audit Infrastruktur Dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
Ketentuan Umum terkait Pengadaan Tanah, Besaran Selisih dan Penggunaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
