Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu Dengan Pemberdayaan Kesehatan Pekerja Perempuan Melalui Kelas Ibu pada Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat penurunan Angka
Kematian Ibu di Kabupaten Pasaman Barat
diperlukan suatu kegiatan yang terpadu dan
bersinergi antara pernerintah daerah dan Pelaku
Usaha secara lintas sektor dan lintas program;
bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu Dengan
Pemberdayaan Kesehatan Pekerja Perempuan
Melalui Kelas Ibu Pada Perusahaan Perkebunan di
Kabupaten Pasaman Barat;
Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27 /MEN /XII /2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41/ Menkes/PER/VII/ 2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010, Peraturan Daerah Kahupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang STRATEGI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DENGAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN MELALUI KELAS IBU PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, dengan sistematika sebagai berikut :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. TANGGUNG JAWAB
4. HAK PEKERJA PEREMPUAN
5. ASI EKSKLUSIF
6. KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan, maka perlu menjabarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai pedoman operasional; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Banjar, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan, 3. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, 4. Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
Mengubah
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk mempermudah dalam Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banjamegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjamegara; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjamegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Juran Jaminan
Kesehata.n Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Intervensi Penurunan Stunting
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga
untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Nunukan yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan intervensi penurunan stunting dan perbaikan gizi secara terus menerus
kejadian Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 4 ayat (1);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tentang Bahan Tambahan Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tentang Praktek Tenaga Gizi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantuan Pertumbuhan, perkembangan dan gangguan Tumbuh Kembang Anak
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wnita Usia Subur dan Ibu Hamil
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplemen Gizi
nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan;
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jaminan Program Persalinan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PILAR INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
BAB IV RUANG LINGKUP
BAB V PENDEKATAN
BAB VI EDUKASI PENYULUHAN GIZI
BAB VII PENGUATAN KELEMBAGAAN
BAB VIII PERAN SERTA MASYARKAT
BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB X PENDANAAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2019/NO.44, LL Kab. Kubu Raya : 60 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif di wilayah kerja Puskesmas serta mendukung upaya kesehatan masyarakat (UKM) rujukan sekunder di Dinas Kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam bentuk bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permenkes No.3 Tahun 2019, Permenkes No.4 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 2 halaman dan 58 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 44 Tahun 2019
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyelenggaraan panduan Keluarga Berencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten seluma diperlukan adanya acuan yang digunakan sesuai juknis dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/El/2011
13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/B3/2011
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 287 /PER/B3/2011
MENGATUR TERKAIT PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB), DIATUR JUGA TERKAIT MEKANISME PERENCANAAN, Mekanisme Pengendalian, Penyaluran dan Pelaporan Alat Kontrasepsi, Penyelenggaraan Pelayanan KB dan Penggerakan KB, DAN DAMPAK KEGAGALAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 44 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) di Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk meiaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampab Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasarnan Barat Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI NAGARI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN SAMPAH
3. PENGELOLAAN TPA
4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH NAGARI DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
5. PERAN SERTA MASYARAKAT
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Menteri KoordinatorPembangunan Manusia dan Kebudayaan tanggal 15 Desember 2018 tentang Kegiatan Padat Karya dan Penanganan Stunting, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pilar Penurunan Stunting; Ruang Lingkup; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan Dan Penyuluhan Gizi; Penelitian Dan Pengembangan; Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab; Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Pencatatan Dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Integrasi Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Bahwa integrasi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Gunungkidul melalui pengisian Surat Pernyataan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam uruf a perlu diubah dan disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019.
Materi pokok : Mengubah lampiran huruf B Surat Pernyataan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 2 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
