Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Transportasi Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional
dalan usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu diselenggarakan sistem transportasi yang
terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Transportasi
Tahun 2023 - 2043;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan Rencana Induk Transportasi, Sistem Transportasi, Pelaksanaan, Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2014-2019, pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang disusun setiap tahun;bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2016 merupakan hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2015 yang akan
dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2015.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2040
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9
Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan, dinamika
pertumbuhan sosial ekonomi wilayah, dan
perkembangan hukum;
b. bahwa sesuai dengan hasil pen1n3auan kembali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toban
Tahun 2012-2032 dinyatakan direvisi dengan
pencabutan peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; 15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016; 16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2012; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun
2017; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun
2017; 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2019; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2018
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 mewujudkan ruang
wilayah kabupaten berbasis pertanian dan industri yang
berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur
guna mendorong daya saing wilayah. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; fungsi dan kedudukan penataan ruang; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ;hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; kelembagaan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
jumlah 197 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019
bahwa pembangunan di Daerah harus dilakukan
secara terencana, terpadu, terintegrasi dan
terkoordinasi melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu
penguatan sistem inovasi daerah; bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya
dukung, kapasitas dan daya saing daerah,
sehingga perlu menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi ke dalam semua aspek pembangunan di
daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab V Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi
Bab VI Pengusulan
Bab VII Penetapan
Bab VIII Perencanaan
Bab IX Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah
Bab X Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Bab XI Pengembangan Inovasi Daerah
Bab XII Penilaian dan Penghargaan
Bab XIII Penyebaran Inovasi Daerah
Bab XIV Pendanaan
Bab XV Kerja Sama
Bab XVI Informasi Kerja Sama
Bab XVII Sanksi Administratif
Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIX Ketentuan Lain-Lain
Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk unruk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 70 Tahun 2021; Pergub Gorontalo No. 15 Tahun 2022; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Boalemo No. 4 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup RPD Tahun 2023-2026, sistematika, sumber pembiayaan, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
a. rencana kerja pemerintah daerah;
b. perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 17 Tahun 2018
MASTER PLAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Master Plan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Proses pemerintahan berbasis elektronik (E-Gouernmentl aJcan meningkatkan efisiensi, efektivitas, iransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan E-Gouemment di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tepat sasarall, perlu disusun Master Plan E-Government.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Master Plan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2008, UU NO. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Master Plan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, dokumen master plan e-government, evaluasi e-government, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (2) tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan Perwali tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 disusun berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD dan dengan penyajian terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
g. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2017
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kab Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produksif berupa tersedianya akses air minum layak 100% mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemkab Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan masyarakat (PDPM); bahwa berdasarkan pelaksanaan Program Daerahj Pemberdayaan MAsyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna tepat sasran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP no 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2009; Perda Kab tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, besaran, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dna pertanggungjawbaan, pembinaan dan pengawasan dan evaluasi, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
29 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
