Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 88, Pasal 99, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kewenangan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pembatalan Dokumen Kependudukan; Pendokumentasian Data Kependuduan; Surat Keterangan Kependudukan; Denda Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
81 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2010
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKependudukan dan PerkawinanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 19 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketertuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPI Pemerintah Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 17 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 16 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Iingkungan Pemerintah Daerah Bab XIII Ketentuan Penutup pasal 78 ayat (1) yang berbunyi Penyelenggaraan naskah dinas di Iingkungan Provinsi dan Kab/Kota diatur Iebih lanjut dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan, Dan Pencabutan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2010.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara tetap, terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan
Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati Di Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Prosedur Pemyusumam Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2010/No.13 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Administrasi Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 21.A Tahun 2003
tentang Pedoman Administrasi Desa; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi
Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Administrasi Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, jenis , bentuk dan model administrasi desa, pelaksanaan administrasi desa, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi dan keseragaman sistem administrasi perkantoran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 77 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda Kab.Kayong Utara No. 1; Perda No. 2 Tahun 2009; Perbup No. 9 Tahun 2009; Perbup No. 35 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Mewakili Dan Penjabat, Serta Untuk Perhatian; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Kewenangan Penandatanganan Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan, Dan Pencabutan; Pelaporan Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010.
Penjelasan sebanyak 84 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010
STEMPEL JABATAN, STEMPEL SATUAN KERJA DAN PELAYANAN PENOMORAN SURAT - PENGADAAN DAN PENGELOLAAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2010/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Stempel Jabatan, Stempel Satuan Kerja dan Pelayanan Penomoran Surat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan surat
dinas, perlu mengatur pengadaan dan pengelolaan stempel jabatan
dan stempel satuan kerja serta pelayanan penomoran surat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang serta ditetapkannya
Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengadaan dan Pengelolaan Stempel Jabatan, Stempel
Satuan Kerja dan Pelayanan Penomoran Surat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magelang
tentang Pengadaan dan Pengelolaan Stempel Jabatan, Stempel
Satuan Kerja dan Pelayanan Penomoran Surat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M. PAN/07/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang stempel jabatan dan stempel satuan kerja, pelayanan penomoran syrat dan pemberian stempel, peminjaman stempel jabatan bupati/stempel satuan sekretariat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2010.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2006 dicabut.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
