Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kab Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalisasikan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat mapun daerah;
Bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
Bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapus Hulu harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 28 Tahun 2014, PP No 82 Tahun 2012, PP No 15 Tahun 2010, PP No 8 Tahun 2013, PP No 9 Tahun 2014,PP No 27 Tahun 2014,Perpres No 9 Tahun 2016, PerBIG No 2 Tahun 2012, PerBIG No 12 Tahun 2013, PerBIG No 30 Tahun 2013, Perda Kapus Hulu No 5 Tahun 2011, Perda Kapus Hulu No 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penyelenggaraan; infrastruktur dan teknologi; pengelolaan data; sumber daya manusia; peran serta masyarakat dan dunia usaha; insentif; kerja sama; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 21 hlm peraturan dan 5 hlm lampiran.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada
masyarakat di bidang penelitian maka perlu diatur
standar operasional prosedur
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016;Peraturan Bupati Sragen Nomor g7 Tahun 2016
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2074
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kewenangan dan Tanggung jawab;
b. Persyaratan;
c. Prosedur;
d. Waktu;
e. Biaya;
f. Bentuk Tata Naskah;
g. Hasil Penelitian;
h. Evaluasi dan pelaporan;
i. Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Dan Warung Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2010, Pergub No.9 Tahun 2014, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Pembentukan; Kepengurusan; Hubungan Kerja; Pembinaan; Pengendalian dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2022 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa merupakan upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan posyantek; bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendes No. 23 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2014
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Bab III Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Bab IV Kewajiban Pengelolaan Bab V Pengembangan dan Peneraoan TTG Bab VI Permasyarakatan Bab VII Lembaga Pelayanan Bab VIII Hubungan Kerja Bab IX Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Bab X Pelaporan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2018
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang solid khususnya sub sektor perikanan perlu adanya suatu masterplan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus, dan terukur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara.
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 31 Tahun 2004
3. UU No. 16 Tahun 2006
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 2 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda kab. Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2008
11. Perda kab. Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016
1. (1). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. (2). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan arahan strategis dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pelaksanaan RPJMD dan bersifat melengkapi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. (3). Sistematika Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 7 (tujuh) Bab, meliputi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Kebijakan Pengembangan Perikanan Berbasis Wilayah
BAB III : Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara
BAB IV : Analisa Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan
BAB V : Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan
BAB VI : Strategi Pengembangan Wilayah Minapolitan
BAB VII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 35 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi Di kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat dalam hal informasi data bantuan sosial dibutuhkan adanya data penduduk yang terpadu dengan data bantuan sosial dalam sistem informasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati langkat tentang Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati langkat Nomor 48 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Sumber data, Standar Operasional Prosedur, Sumber daya manusia, Pembiayan dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
7 Hlm, Lampiran: 6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 35 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan jaringan informasi
terpadu secara online yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota
Denpasar, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Sistem Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kota Denpasar CE-Government)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik CE-Goverment) di lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000
Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh setiap Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Pasal 9 Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan
prasarana terpusat untuk pengelolaan data e-government
Pasal 26 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
