Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPenanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Blora No. 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
Diubah dengan
PERBUP Kab. Blora No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka perlu dilakukan penambahan jenis pelayanan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Peraturan Bupati Bora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupatl Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang, perlu dit:injau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 ten tang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfrimasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Pubik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112;
Peraturan ini dibentuk sebagai pedoman terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan rasa keadilan, mengoptimalkan pendapatan pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diatur antara lain : Jenis Layanan Publik Tertentu yang wajib dilakukan Konformasi Status Wajib Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan
etika pelayanan bagi aparatw di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 56).
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 43).
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 68).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK,
BAB III MAJELIS KODE ETIK,
BAB IV MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK,
BAB V REHABILITASI,
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 36 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi Perangkat Daerah, BUMD, UPTD dan Desa merupakan Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelayanan Publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76 Tahun 2020
perbup kab. lampung selatan no. 5.1 tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5.1)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan melalui inovasi pelayanan Administrasi; Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5.1 Tahun 2020 tentang inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5.1 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan pejtimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 23 Tahun 2006; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 40 Tahun 2019; PERPRES NO 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 74 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 104 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 108 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 109 Tahun 2019; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran File: 9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
