Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Peitzinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekanbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pekanbaru

Tanggal Penetapan

25 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2021

Tanggal Berlaku

25 Januari 2021

Sumber

BD. 2021/No. 17

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekanbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 1273 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwa-no-17-tahun-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN WEWENANG
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD. 2021/No. 17
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	a bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan NonPerizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten / kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota; b. bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota sehingga perlu perubahan Peraturan Wa-likota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. bahwa berberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 3. Undang-Undang 25 Tahun 2O07 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 8. Peraturan Fresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tertang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Peitzinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021. 9 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT