Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dalam penyelengaraan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Natuna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Ranai

Tanggal Penetapan

04 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2019

Tanggal Berlaku

04 Februari 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Natuna

Bidang

Halaman ini telah diakses 395 kali

FILE-FILE PERATURAN

17-2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

ABSTRAK:

dalam rangka untuk memberikan pernyataan defenitif/berlaku efektif atau pembatalan Izin Usaha dan. lzlrn Komersia/Operasional yang diterbit oleh Lembaga Online Single Submission serta untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang prima dan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha tidak terhenti, perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2007; UU NO. 11 TAHUN 2008; UU NO. 14 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 96 TAHUN 2012; PP NO. 82 TAHUN 2012; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 38 TAHUN 2017; PP NO. 24 TAHUN 2018; PP NO. 97 TAHUN 2014; PERPRES NO. 91 TAHUN 2017; PERMENPANRB NO. 80 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 138 TAHUN 2017; Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : S463/SES.M.EKON/10/2018; Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 November 2018 Nomor : 503/9534/SJ; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 64 TAHUN 2016
DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dalam penyelengaraan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT