Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa setelah dilaksanakannya penataan dan dalam rangka
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan fungsional perlu merubah Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan
.Jabatan Fungsional Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP75/M.PAN/7 /2004; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar N omor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Nomor urut 1 huruf d, h dan j, Nomor
urut 4 huruf h dan i, Nomor urut 17 huruf b dan d, Nomor
urut 19, Nomor urut 21 dan Nomor urut 23 huruf b, dan Lampiran II, Syarat Jabatan Fungsional Umum
Pengadministrasi Inventarisasi Barang, dan ketentuan Nomor
urut I huruf h, Nomor urut 4 huruf f, Nomor urut 17 huruf b
dan d, dan Nomor urut 19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 diubah.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Witelteram Mengubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Witelteram
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Wiltertram Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (3) tentang Penyertaan Modal Daerah , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kutai Barat No.13 Tahun 2002; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.7 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini membahas tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Wiltertram Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Persyaratan, Pencairan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008. Peraturan yang Dicabut: Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat No.82 Tahun 2014.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DINAS – DINAS KABUPATEN TANGGAMUS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 136 Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal; bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan penyesuian/perubahan retribusi pada saat ini, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal; bahwa sehubungan dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal serta hasil rapat koordinasi antara Pihak Eksekutif dengan Pihak Legislatif Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 April 2015 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahanatas objek dan besaran tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015.
MERUBAH PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA - PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG HARI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Untuk mendukung terciptanya Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan Komitmen bagi ASN pada Pemkab Batang Hari untuk melaporkan kekayaannya;
Untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan KPK dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. or 53 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, meliputi: Penyampaian LHKASN; Tim Pengelola LHKASN; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2015.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengelolaan manajemen dankinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 5 TAHUN 1962 , UU NO 7 TAHUN 2004 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 16 TAHUN 2005 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2007 , PEMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , PERDA NO 11 TAHUN 1977 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 , PERDA NO 7 TAHUN 2014
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum , Mekanisme pemilihan dan pangangkatan , Pelantikan , Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. 2015/NO. 134, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur tata cara pembagian alokasi dana desa di dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapakan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undahg Nomor 46 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip dan sumber anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), pengorganisasian dan pengelolaan ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dan Dusun Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib demokrasi di desa dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta memperhatikan hak asal-usul dan tradisi desa, perlu diberikan pedoman untuk pelaksanaannya;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2015
PERDA Kota Balikpapan No. 5 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN PERDA NO.12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NO. 6 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan dipandang sudah tidak sesuai dengan tujuan pelayanan yaitu mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, maka perlu melakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Daerah Nomor 6 Tentang Izin Gangguan.
3 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
