PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WMBOK BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMKESMIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.A, LD Lombok Barat Nomor 3.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Yang Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jamkesmin
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Yang Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jamkesmin
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 101 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan .
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WMBOK BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMKESMIN; TERDIRI DARI VI BAB DAN 9 PASAL; MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. KEPESERTAAN, BANTUAN IURAN DAN BANTUAN DANA;
3. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA ;
4. MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT NON KUOTA;
5. PEMBIAYAAN;
6. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 206 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Kunjungan Rumah Melalui Panggilan (On Call) Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut Bidang Kesehatan dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah melalui panggilan (on call); bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setingi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa salah satu tugas tenaga kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kunjungan rumah kepada pasien sesuai kemampuaannya dan guna meningkatkan harapan hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan kunjungan rumah hingga lapisan bawah oleh petugas kesehatan di wilayah kerja masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Kunjungan Rumah Melalui Panggilan (On Call) di Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Pelayanan Kesehatan Kunjungan Rumah Melalui Panggilan (On Call) Di Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan Dan Prinsip
3. Ruang Lingkup
4. Pelayanan Kesehatan Kunjungan Rumah
5. Hak Dan Kewajiban
6. Koordinasi Dan Kerjasama
7. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi
8. Pendanaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 173 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; . Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/ XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/ VI/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif
3. Inisiasi Menyusu Dini
4. Air Susu Ibu Eksklusif
5. Rawat Gabung
6. Donor Air Susu Ibu
7. Informasi, Edukasi Dan Pedoman
8. Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain
9. Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum
10. Dukungan Masyarakat
11. Pembinaan Dan Pengawasan
12. Penghargaan
13. Sanksi Administratif
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 161 Tahun 2019
jaminan sosial ketenagakerjaan - pelaksanaan program
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 157, BD.2019/NO.157
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, sehingga perlu penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja; bahwa sebagai tindaklanjut UU no 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan secara terpadu antara pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi pekerja di wilayah Kab Cilacap, perlu adanya regulasi yang mengatur pelakanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakerjaan di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1970; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 86 Tahun 2013; PP No 44 Tahun 2015; PP No 45 Tahun 2015; PP No 46 Tahun 2015; Perpres No 21 Tahun 2010; Perpres No 109 tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawsan dan pengendalian, program kerja, pembiayaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 144 Tahun 2019
Pedoman - Pelaksanaan - Program - Jaminan - Persalinan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 144, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2019 No 144
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan kemballi Peraturan Bupati.
UU No. 4 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permen KES No. 75 Tahun 2014; Permen KES No. 3 Tahun 2019; Permen KES No. 3 Tahun 2019; Permen KES No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasimalaya No. 3 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana teh diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 16 Tahun 2014; Perbup No. 39 Tahun 2012; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan; Penerima Manfaat dan Identitas; Pendanaan Pelayanan; Tata Laksana Pelayanan Kesehatan; PPK; Pengajuan, Pembayaran, dan Pemanfaatan; Pengorganisasian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
UU No. 4 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasimalaya No. 3 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana teh diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 16 Tahun 2014
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 141 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan bayi, anak usia dibawah dua tahun, anak usia
sekolah dasar dan wanita usia subur merupakan salah satu
indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa yang
kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sejahtera dengan
memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia
sejak dini;
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kabupaten Bantul dan mempertahankan status kesehatan
seluruh rakyat, diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan
preventif yang dituangkan dalam sebuah Rencana Aksi Daerah
Penyelenggaraan Imunisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Imunisasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan dan Sasaran RADPI; Peran Perangkat Daerah/ Instansi; Penyelenggaraan Imunisasi. Pembinaan, dan Pengawasan; Pemantauan, Evaluasi. dan Pelaporan; Pembiayaan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 137 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkolusis bagi
masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan
kematian yang tinggi perlu dilakukan upaya penanggulangan
melalui Rencana Aksi Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi
Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis
Tahun 2020-2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan dan Sistematika RAD Penanggulangan TBC; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pemantauan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 37 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 123 Tahun 2019
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten
Karanganyar mengalokasikan anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Biaya Daerah untuk kegiatan bantuan
pembiayaan bidang kesehatan, perlu ditetapkan petunjuk
pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan
yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembiayaan
Bab III Mekanisme Bantuan Pembiayaan
Bab IV Penganggaran
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018 dicabut.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
