Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2008/NO.16.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 17 Tahun 2017
pelayanan publik – PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Perda kota Sawahlunto No. 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Perwako tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 109 Tahun 2012, Perda Kota Sawahlunto No. 3 Tahun 2014, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016, Perwako No. 31 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok;
4. Penandaan;
5. Promosi, Iklan, Jual dan/atau Beli Rokok Pada KTR
6. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan;
7. Sanksi Administrasi;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
13 halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN
PELAYANAN NYAMAN (SIJEMPOL BAYAN)
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman (SIJEMPOL BAYAN)
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 38 TAHUN 2017; PP NO. 24 TAHUN 2018; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERPRES NO. 91 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NI. 138 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2012; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Pelayanan Publik SIJEMPOL BAYAN dalam rangka mewujudkan perizinan dan nonperizinan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha/masyarakat. SIJEMPOL BAYAN adalah inovasi pelayanan publik dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pendekatan layanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2014
TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR, IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH, DAN IZIN PELAKSANAAN KAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Dan izin Pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pembuangan limbah cair ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dikelola dan dikendalikan secara baik dan benar;
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2012,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Perizinan, Prosedur Perizinan, Jangka Waktu Pemrosesan Izin, Masa Berlaku Perpanjangan Perubahan dan Berakhirnya Izin, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
34 halaman dan 14 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan peJayanan publik yang
cepat, murah, mudah, transparan, pasli dan terjangkau di
bidang perizinan, maka dipandang perlu dilakukan
pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotabaru.
Sesuai keterituan Pasal 11 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan
kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perJu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PeJayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraruran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Bersama Mendagri, Menkum HAM Menteri Perdagangan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan
Penanaman Modal, Nornor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-
08. AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 2009,
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nornor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun
2016.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Urusan Pemerintah di Bidang Perizinan yang Didelegasikan Kepada Kepala DPMP2TSP; Pendelegasian dan Pelaksanaan Kewenangan; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati
Kotabaru Nomor 17 Tahun 20 J 6 tentang Penyerahan Urusan
Pemerintahan di Bidang Perijinan dan Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang standar operasional dan prosedur pelayanan pajak daerah kabupaten bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan khususnya di bidang pelayanan pajak sehingga perlu menetapkan standar operasional dan prosedur pelayanan pajak daerah kabupaten bengkayang;
UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, Perda No.3 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2011, Perda No.5 Tahun 2011, Perda No.9 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Tujuan dan Manfaat; Jenis Standar Operasional dan Prosedur Peayanan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
9 halaman dan 35 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar
berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya
agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kegiatan
pemberian makanan di Kota Surabaya, yaitu untuk Pra Lansia,
Orang Terlantar dan Anak Terlantar, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditinjau kembali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
Peraturan walikota ini mengatur perubahan antara lain:
Diantara Angka 12 dan Angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka,
yakni Angka 12A, Angka 12B dan Angka 12C; Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1(satu)
ayat, yakni ayat (3a) (3a) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri nama dan
jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanan yang ditangani
oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk kebutuhan
setiap bulan dengan diketahui oleh Lurah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
