TUgas pokok, fungsi, dan rincian tugas satuan polisi pamong praja
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BD.2011/NO.93
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamang Praja Kabupaten Semarang, perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang dicabut.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 92 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, agar pelaksanaan
kerjasama dengan Pihak Lain dapat berjalan dengan baik dan optimal
serta meningkat kualitas dan kuantitasnya maka perlu adanya Pedoman Kerjasarna yang diatur oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud tujuan kerjasama BLUD-RSUD, prinsip kerjasama, bentuk dan jangka waktu kerjasama, tata cara kerjasama, pembiayaan, hasil kerjasama BLUD, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 92 Tahun 2011
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD.2011/No.92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 berbunyi bahwa
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena Jabatannya mempunyai Kewenangan
Menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 5 ayat (1) berbunyi Bupati adalah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan; bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 92 Tahun 2011
URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 92, BD.2011/NO.92
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Kulon Progo No.63 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dishubkominfo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2009 telah diatur mengenai Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati bKulon Progo Nomor 57 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan-ketentuan Perubahan Keduan atas Perubaan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.63 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dishubkominfo
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 92 Tahun 2011
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Semarang
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 92, BD.2011/NO.92
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Semarang, pertu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Kecamatan dan Kelurahan;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
SemarangPeraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Semarang dicabut.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 91 Tahun 2011
URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SARANA PRASARANA BUDAYA WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 91, BD.2011/NO.91
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.93 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada UPT Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.93 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada UPT Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 91 Tahun 2011
Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Perncanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangam Bencana Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat. Lembaga Teknis Daerah,
Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Bappeda. lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Bappeda, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Mengingat dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Bappeda, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Perncanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangam Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang dicabut.
148 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2011
PERBUP Kab. Temanggung No. 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Di Kabupaten Temanggung
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 88 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Di
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten
Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang omor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB III Pasal 4 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 90 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 90 Tahun 2011
apbd - pengeluaran - BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2011/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib
ABSTRAK:
bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sragen dengan Bupati Sragen, maka untuk menjamin
kelangsungan roda pemerintahan, perlu Peraturan
Bupati Sragen yang mengatur tentang pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 untuk belanja yang bersifat mengikat
dan yang bersifat wajib; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang
bersifat wajib;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengeluaran belanja terdiri dari belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dan penyediaan dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
