rencana aksi kinerja pemerintah daerah - pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 272
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal ayat (l) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan
anggaran. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Aksi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpanrb No.53 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Permenpanrb No.89 Tahun 2021; Permenpanrb No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Selatan (One Agency One Innovation)
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik
dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan
kesejahteraanMasyarakat, maka diperlukan berbagai
Inovasi;
b. bahwa guna mempercepat kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing
daerah, perlu mewajibkan perangkat daerah untuk
menciptakan inovaei;
c. bahwa inovasi di daerah perlu dilaksanalan secara
terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi
sebagai inovasi daerah sehingga dapat mempercepat
terwr,rj udnya kesej ah teraan Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah di Kabupaten Konawe Selatan (One
Agency One Innovation);
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4367);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
{Lembaran Negara Republik Indoneeia tahun
2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6374;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol7 tent-ang
Inovasi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nornor 2O6, Tambahan tr€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang
Perubahan atas P.€raturan Menteri Dalarn Neger.i Nomor
80 Tahun 2O18 tentang Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nornor 546);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi Nomor O3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ol2
Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017
tentang Pedoman Nornenkelatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di
Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
ssfagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahrn 2O22 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2022
tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 62 ).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TIM INDEPENDEN
BAB IV PENILAIAN
BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAB VI PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH
BAB VII SISTEM INOVASI DAERAH
BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2023 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati rembang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun
2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 perlu
menambahkan indikator sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten Rembang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Rembang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten rembang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun
2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 diubah
13 hlm beserta penjabaran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2023
PERBUP Kab. Lingga No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) Kabupaten Lingga
kabupaten lingga - pedoman program jaminan kesehatan nasional universal health coverage (jkn uhc)
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 267
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Lingga, perlu diselenggarakan
pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan
kesehatan secara terpadu. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah
dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverae (UHC) dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional. Berdasarkan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan pembentukan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Jaminan
Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN
UHC) Kabupaten Lingga.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; U No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Keputusan Menkes No.40 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2023
untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen pengguna - tata cara penerbitan surat rekomendasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
ABSTRAK:
Dalam rangka penertiban administrasi pembelian
jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha mikro,
usaha perikanan, usaha pertanian dan, transportasi,
pelayanan umum dalam memenuhi jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu tersebut perlu adanya penerbitan surat
rekomendasi dari perangkat daerah teknis. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.117 Tahun 2021; PermenKP No.Per.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKP No.57/PERMEN-KP/2014; Permen ESDM No.29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.52 Tahun 2018; Permen ESDM No.13 Tahun 2018; Per BPH Migas No.17 Tahun 2019; Perbup Bintan No.27 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi, Koordinasi, Pelaporan, Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tanpa
melalui uji coba perlu diterapkan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa penerapan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi
Daerah Kabupaten Semarang; bahwa dengan adanya penambahan Inovasi Daerah, perlu
mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 60 TH. 2008; PP No. 12 Th. 2017; PerBPKP No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pembangunan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 38 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 22)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP terintegrasi setiap Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No., 12 Th. 1956; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 60 Th. 2008; PerkaBPKP No. PER-1326/K/LB/2009; PerkaBPKP No/ PER-688/K/D4/2012; Perda Kab. Bintan No. 7 Th. 2016 std terakhir dengan Perda Kab. Bintan No. 1 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan risiko dan pelaporan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 22)
46 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 38 Tahun 2023
se kabupaten lingga tahun anggaran 2023 - tata cara pengalokasian dan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 265
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sumber pendapatan desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014
tentang Desa perlu memberikan pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa
se Kabupaten Lingga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Se- Kabupeten Lingga Tahun Anggaran 2023.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PPP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP NO.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.5 Tahun 2022; Perbup Lingga No.126 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
