Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten
Kebumen perlu dioptimalkan untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk
meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara pelelangan
ikan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Tempat
Pelelangan Ikan yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan, perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan
Bab III Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2013 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa ikan merupakan sumber komoditas yang mempunyai
nilai ekonomis tinggi sekaligus mempunyai tingkat kecepatan
penurunan mutu atau kualitas yang tinggi sehingga perlu
penanganan sejak proses penangkapan sampai dengan
pengolahan termasuk di dalamnya penanganan dalam proses
pemasaran melalui Tempat Pelelangan Ikan; bahwa dalam upaya menjaga kualitas dan mutu dalam
penanganan ikan pada proses pemasaran di Tempat
Pelelangan Ikan sekaligus mewujudkan proses penanganan
ikan ramah lingkungan, maka Pemerintah Daerah perlu
mengupayakan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan;
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan
berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, perlu
mengatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan TPI Berkelanjutan, Sarana dan Prasarana TPI Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023
program - pembangunan - sumberdaya - manusia - pertanian - dan - perikanan - melalui - program - petani - dan - peternak - zilenial - kabupaten - bandung - barat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perikanan Melalui Program Petani dan Peternak Zilenial Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mewujudkan Kabupaten Bandung Barat ekonomi kuat 2030, perlu menumbuhkan sektor usaha pertanian dengan mendorong regenerasi petani dan peternak dari kelompok zilenial dan petani dan peternak zilenial dibentuk melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani maka perlu menetapkan Perbup Bandung Barat tentang Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian Dan Perikanan Melalui Program Petani Dan Peternak Zilenial Kabupaten Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 6 Tahun 2013; Permenpertan Nomor 4 Tahun 2019; Pergub Jawa Barat No. 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Kerja Sama, Sistem Informasi Program Petani Dan Peternak Zilenial, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2023
dinas - perikanan - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen KP No. 26/PERMEN-KP Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Peraturan Bupati Paser Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2023
Dinas - perikanan KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - tugas fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah
Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib
perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah; bahwa dalam rangka mendukung program penanganan
dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial
melalui pemberian bantuan sosial kepada nelayan kecil;
bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati
Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi
usulan bantuan kepada Bupati, masing-masing Satuan
Kerja harus menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan
Kecil di Perairan Rawa Pening;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di
Perairan Rawa Pening sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 75 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 24 - 2022 - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DINAS - KETAHANAN - PANGAN - DAN - PERIKANAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD 2022/75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, peraturan termaksud perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.68 Tahun 2022; Perbup No.24 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. Peraturan ini juga menambahkan 1 paragraf setelah paragraf 3 bagian keenam, yakni paragraf 4 pada Bab II, serta menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 16A di antara Pasal 16 dan Pasal 17
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf 0 Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Desa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam berskala Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu sumber daya alam berskala Desa adalah lebak, lebung, dan atau sungai yang didalamnya terdapat berbagai jenis ikan atau biota lainnya yang dapat dikonsumsi dan bernilai ekonomis. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan
perlu diatur Tata Cara Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Objek, Waktu Pelaksanaan Lelang, Pelaksanaan Lelang, Tata Cara Pelaksanaan Lelang, Hak Kewajiban dan Larangan, Hasil Pelaksanaan Lelang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 71 Tahun 2022
PERBUP Kab. Wakatobi No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi menjadi
Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2
huruf d angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan perubahan nama
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi
menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peroerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Waka to bi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi (Berita
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 53)
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SUNGAI
ABSTRAK:
a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan lingkungannya perlu di jaga kelestarian dan kelangsungan fungsi dengan mengamankan dan memelihara daerah sekitarnya;
b. bahwa sungai sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai potensi sosial ekonomi dan lingkungan harus dikembangkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan lingkungan hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan Sungai
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
1
/-
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang• Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5292);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur
Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
BABI
KETENTUAN UMUM BAB II
RUANG LINGKUP
BAB Ill KONSERVAS ISUNGAI
BAB IV PENDAYAGUNAANSUNGAI BABV PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR BAB VI
SISTEM INFORMASI SUNGAI
BAB VII
PENGAWASAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
