Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintah yang baik (good governance), perlu adanya pertanggungjawaban yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di instansinya masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal pokok yang diatur:
1. Tujuan dan Ruang Lingkup AKIP
2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerikanan dan KelautanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Natuna No. 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Perikanan dan Kelautan - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 273
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Th. 2020 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Natuna diperlukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020, yaitu diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 B; diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 2 pasal yakni Pasal 15A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020
3 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 32 Tahun 2023
melalui program legalisasi aset berupa pensertipikatan tanah permukiman masyarakat di atas air - pemberian pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 259
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, berbunyi Jenis pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dan (2) dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai, dan atau Pemerintah Daerah menetapkan
kebijakan untuk tidak memungut. Berdasarkan pasal 82 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, persyaratan serta tata
cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak diatur dengan peraturan bupati. Berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/650/990/PUPP-SET/2023 perihal Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 1997; PP No.18 Tahun 2021; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 31; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200036
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa optimalisasi kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah melalui inovasi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan pencapaian kesejahteraan umum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan inovasi daerah maka diperlukan pengaturan tentang inovasi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 38 Tahun 2017;
Peraturan Bersama Permendagri dan Permenristek No 3 dan No 36 Tahun 2012;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permedagri No 104 Tahun 2018.
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Daerah;
c. pengusulan Inovasi Daerah;
d. penilaian Inovasi Daerah;
e. penetapan Inovasi Daerah;
f. informasi Inovasi Daerah;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi
pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah
Kabupaten Seruyan terhadap batas wilayah Desa,
telah diselenggarakan penetapan dan penegasan
batas Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keija menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Lingga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Lingga,
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.16 Tahun 1997; UU No.31 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.51 Tahun 1999; PP No.45 Tahun 2021; Perpres No.27 Tahun 2014; Perpres No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.23 Tahun 2021; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020; Permen PPN/Bappenas No.17 Tahun 2020; Peraturan BPS No.4 Tahun 2019; Peraturan BPS No.4 Tahun 2020; Peraturan BPS No.5 Tahun 2020; Perka BIG No.30 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Satu Data Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Satu Data, Standar Data dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 18 (delapan belas) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Penggunaan Sertifikat Elektronik; Prosedur Permohonan Penerbitan dan Pencabutan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Halimung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi
pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah
Kabupaten Seruyan terhadap batas wilayah Desa,
telah diselenggarakan penetapan dan penegasan
batas Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keija menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
satuan pendidikan di kabupaten lingga - besaran, sistem, dan prosedur pengelolaan belanja langsung
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Langsung untuk Satuan Pendidikan. Dalam rangka membiayai satuan
pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga perlu pengaturan tentang pemberian belanja langsung kepada satuan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No.7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang mekanisme penganggaran, penyaluran, penatausahaan dan lain lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
