Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19561 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memberikan rekomendasi bahwa di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Wilayah I , Wilayah II dan Wilayah III Kelas B; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, jabatan UPTD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa persiapan Simpang raya Kecamatan Sungai Ambawang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya serta Desa Smpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; pembentukan, cakupan wilayah dan batas desa; Pemerintahan desa; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 53 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten klaten:
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Boyolali, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42
Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Boyolali perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang DPMPTSP yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman
modal dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2018 mencabut.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 53 Tahun 2016
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2016/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jenjang jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2009 dicabut.
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang urusan pemerintahan kepada Camat, maka agar dalam penyelenggaraannya dapat lebih optimal, perlu dilakukan perubahan terhadap standar pelayanan administrasi terpadu kecamata
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016
5 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah
Aceh Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini mengatur 60 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kewenangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, BAB III
Informasi Dan Pelaporan Basil Verifikasi Kerugian Pemerintah Aceh, BAB IV Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, BAB V Penentuan Nilai Kerugian Pemerintah Aceh, BAB VI Penagihan dan Penyetoran, BAB V Penatausahaan, Akuntansi Dan Pelaporan, BAB VI Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, BAB VII Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Pemerintah Aceh Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, BAB VIII Penghapusan Piutang Atas Kerugian Pemerintah Aceh, BAB IX Ketentuan Lain-lain, BAB X Ketentuan Peralihan, BAB XI Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
31
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 53 Tahun 2017
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 738
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan sikronisasi Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 43 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 47 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 16 Tahun 2018
11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2017
12. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
13. Perbup Kaur No. 115 Tahun 2018
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan urusan pemerintah bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas pembantuan yang diberikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017
22
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
