Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 7 Tahun 2012

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAB III TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT BAB V RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BAB VI KETETUAN LAIN-LAIN BAB IX KETETUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

03 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2012

Tanggal Berlaku

03 Juli 2012

Sumber

BD.2012 / NO.7

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 661 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 07 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA LINGKUP INSPEKTORAT
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012 / NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka Kreditnya dan peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe. 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974, tentang Pokok- pokok Kepegawaian ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041 ) sebagaimana tel ah diubah dengan undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1974 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indosia Nomor 4437 ), sebagaimana telah dua kali diubah, ter akhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 ( lembaran Negara Republik Indinasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian / pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797).. 4. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2010, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098 ), sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 31); 7. Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagamana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ( lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332 ). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016 ), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 9. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017 ), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai Negeri Sipil ( fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019), 11. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164. 12. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah ( lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 14. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4741). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ( lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Funssional Pegawai Negeri Sipil. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagisn urusan pemerintahan. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi menjadi Kabupaten Konawe { lembaran Negara Repoblik Indonesi Tahun 2004 Nomor 103. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007, Tgl 31 Desember 2007 tentang Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAB III TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT BAB V RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BAB VI KETETUAN LAIN-LAIN BAB IX KETETUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 7 Tahun 2012

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT