Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 T Ahun 2009 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, dan tertib
administrasi tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang, maka Peraturan Walikota Magelang, Nomor 13 Tahun
2009 tentang tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Tidar Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2004; Undang-Undang l\omor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.2/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 09/PM.K.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : l 0/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor l 59b/ Menkes/ Per/ IV 1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 108/ Menkes/ SK/ V 1995; Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 582/ Menkes/ SKI VJ/ 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/Menkes/ SKI XI 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1243/Menkes/SK/VIIV2005; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 361/Menkes/SK/V/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 703/Menkes/SK/lX/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 999/Menkes/SK/lX/2007; Keputusan B1.:rsama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 13UMENKES/PB/ll/2009.
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan atas peraturan walikota magelang nomor 13 tahun 2009 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tidar kota magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2010.
24 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2010
Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik - Pedoman Pelaksanaan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi,
persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah, pertu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik; bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
(pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem
pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,
perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presid@n Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan paket pengadaan, etika pengadaan barang/ jasa, para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, mekanisme dan prosedur, pembiayaan operasional LPSE.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
29 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2010
PERWALI Kota Bekasi No. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
PERWALI Kota Bekasi No. 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 14A Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perencanaan dan Pengembangan Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan
bangunan di Komplek Balaikota agar tercipta kondisi
yang rapi, tertib, bersih, nyaman dan sehat, maka
diperlukan Perencanaan dan Pengembangan Bangunan
(Over All Planning) Komplek Balaikota sebagai
pedoman untuk pengendalian pembangunan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009; .Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Perencanaan Bangunan Gedung; Perencanaan Infrastruktur Dan Utilitas; Parkir Kendaraan; Perencanaan Vegetasi Dan Taman; Pelaksanaan Pengembangan Bangunan; Pemberian Nama Dan Gedung; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Keppres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 01/PMK.2/2009, Permendagri No. 25 Tahun 2009, Perwa No. 36 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka efisiensi dan efoldifilas administrasi
penyalenggaraan pemerinlahan daerah, perlu penyeragaman Tata
Naskah Dinas di liogkuogan Pemerintah Kola Semarang,
b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 A Tahun 2005
tenlang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kola Semarang sebagalmana tefah diubah dengan Peraturan
Wahkota Semarang Nomor 33 Tahun 2009 lentang Perubahan
Alas Peraluran Walikota Nomor 11A Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang lidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Oinas d1 Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga
perlu d1lln)au kcmball:
c, bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud da!am
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang lentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerinlah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kot a Semarang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Oaerah Kola Semarang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kola Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kola Semarang Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pejabat, pelaksana tugas, pelaksana harian dan yang melaksanakan tugas,paraf, penulisan nama, penandatangan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
89 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian jasa pelayanan pengelola
Badan Layana.i Umum Daerah di Ruman Sak.it Umum
Daerah Tidar Magelang diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, bagi pejabat pengelola, dewan
pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai
Badan Layanan Umum dapat diberikan remunerasi
berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Magelang No 25 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 4 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkeu No 10/PMK.02/2006; Permenkes dan Permendagri No 138/MENKES/PB/11/2009 dan No 12 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 7 dan penambahan ayat (4a).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2010.
Peraturau Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 diubah.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
