Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal, karena kesehatan merupakan hak asasi dan hak yang paling fundamental bagi setiap orang, Diana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lampiasan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 25 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Peserta, Ruang Lingkup Dan Jenis Pelayanan Kesehatan; Persyaratan; Pembiayaan; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Komponen Pembagian Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mekanisme, Tata Cara Dan Waktu Pelayanan Serta Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2012.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2012
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2009 dicabut.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/No.26 Seri E Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 34 Tahun 2007
tentang Pedoman Administrasi Kelurahan,
Pemerintah Daerah wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan; b. bahwa sebagai salah satu bentuk pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah dengan menyusun pedoman dalam
pelaksanaan Administrasi Kelurahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kelurahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana teiah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4588); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah
Kabupaten Pwworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 14).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Lurah dalam melaksanakan Administrasi Kelurahan. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mewujudkan
keseragaman, ketertiban dan kepastian pencatatan data dan
informasi kegiatan-kegiatan Kelurahan pada Buku Administrasi
Kelurahan sehingga dapat terlaksana secara berdaya guna dan
berhasil guna. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Jenis , bentuk dan model Administrasi Kelurahan;
b. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
c. Pembinaan dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I 06 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, perlu disusun pedoman
penilaian Administrasi Pemerintahan Desa dalam upaya pembinaan dan tertib
administrasi Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Administrasi
Pemerintahan Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penilaian Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa, Pelaksanaan Administrasi Desa, Pelaporan, Penilaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2012.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyeragaman penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi; bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 11 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Produuk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan; penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi; Evaluasi Dan Klarifikasi Perda; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota menujuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan/ atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No.1 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembukan Rekening; Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening; Penutupan Rekening; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa untuk menyusun standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diperlukan suatu pedoman agar dalam penyusunannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permenpan No. Per/15/M.PAN/7/2008; Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 01 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 02 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi Kebutuhan; Analisis Kebutuhan SOP; Penulisan SOP; Verifikasi dan Uji Coba; Pelaksanaan; Sosialisasi; Pelatihan dan Pemahaman; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
