PERBUP Kab. Banjarnegara No. 172 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 172
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 172 Tahun 2009 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1252 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
daerah perlu dilakukan evaluasi Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 186 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 186 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, UPT wilayah, UPT Bengkel Kerja, UPT Pengelolaan Sampah, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 186 Tahun 2009 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1251 Tahun 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 158 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009 dicabut.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1220 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
daerah perlu dilakukan evaluasi Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 161 Tahun
2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 161 tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 161 tahun 2009 dicabut.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1183 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
dipandang perlu menetapkan Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1182 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan standar penghasilan yang layak terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1158 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan
dan Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Millennium (RAD-MDGs) Provinsi Jawa
Tengah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Banjarnegara
2011-2015 untuk mendukung percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan
Millennium, khususnya target 7C sektor air
minum dan sanitasi; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peran, fungsi, dan kedudukan RAD AMPL kabupaten banjarnegara 2011-2015, pelaksanaan RAD ampl kabupaten banjarnegara 2011-2015, pemantauan dan evaluasi RAD AMPL kabupaten banjarnegara 2011-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1095 Tahun 2011
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan
Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP- GU) Untuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengajuan SPP-UP dan SPP-GU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1089 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
pengelolaan barang daerah, perlu diadakan
sensus barang daerah secara cermat terhadap
barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, barang milik Negara yang digunakan
Pemerintah Daerah, baik milik Kementerian
Dalam Negeri maupun milik Kementerian dan
atau Lembaga lain; bahwa untuk memperoleh data barang yang
mutakhir dan benar perlu dilakukan sensus
barang daerah melalui pencatatan langsung di
tempat barang berada, sehingga diperoleh data
barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis,
lokasi, keadaan dan data lainnya guna
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris Barang Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana
tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Sensus Barang Daerah Kabupaten Banjarnegara
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sensus barang daerah, pelaksanaan sensus barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1088 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman teknis
terhadap mekanisme atau tata cara memperoleh
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) agar dalam
pelaksanaan bisa berdaya guna dan berhasil guna
diperlukan adanya mekanisme atau tata cara yang
baik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (6) dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten
Banjarnegara, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Atau Tata
Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
