Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa beberapa ketentuan tentang aistem.dan prosedur penyaluran alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman nomor 23/Per,Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 Sleman tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah murah dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD / SDLB / MI) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP / SMPLB / MTs) di Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
bahwa agar pelaksanaan dana pendampingan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar / Sekolah
Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI)
Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah
(SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar maka diberikan hibah dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD /SDLB / MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah
(SMP / SMPLB / MTs) Swasta di Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 69 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14,
pasal 15 ayat (3), pasal 16 ayat (2), pasal 22, pasal
29, pasal 32, pasal 51, pasal 60, pasal 62 ayat (3),
pasal 67, pasal 68 ayat (3), pasal 75, pasal 76 ayat
(2), pasal 81, pasal 84, pasal 86, pasal 88, pasal 90
ayat (3), pasal 96, pasal 110, pasal 114 ayat ( 3),
peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , dan
pasal 8 ayat (4), pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (6),
pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
dan akta Catatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB Ill TATA LAKSANA
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2012
PERBUP Pati No. 43 Tahun 2013 Tentang Prosedur Tetap Seleksi Dan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
Mencabut
PERBUP Kab. Pati No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk mendapatkan Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, yang
berkompeten dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan seleksi; bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 428) telah beberapa kali diubah sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan Sistem Pendidikan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 dicabut
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Togas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ketentuan pasal 59 huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, huruf n, huruf o dan huruf p
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas daerah Kabupaten Cilacap diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru;
bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tatci Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 22 Seri E); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan bahwa berdasarkan pcrlimbangan sebagaimana dimaksud Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tatci Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional
Bab V Tata Kerja
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; bahwa dalam pencapaian Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah, maka perlu untuk melanjutkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 2016; bahwa Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Darah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK) Ka bu paten Pemalang Tahun 2007-2011 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016 tercantum pada Lampiran I. Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Bidang Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Instansi Vertikal sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V. Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Tindak Lanjut dengan berpedoman pada Peraturan
Bupati ini sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 55 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 28 - 12 - 2012 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
