Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2009 yaitu Pasal 5, sehingga mengatur sebagai berikut: ayat (1). Nama peserta didik berprestasi yang melaksanakan penapakan pada monumen tapak prestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota; ayat (2) Teknis pelaksanaan penapakan peserta didik berprestasi pada monumen tapak prestasi dilakukan oleh Dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretaris Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 38 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Pelaporan Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan.
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Dan Prosedur Pemungutan BPHTB; Fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
74 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009, yaitu: Pasal 5: Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 masuk SMP Negeri, masuk SMA Negeri, SMK Negeri;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah: Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 43 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10 tanggal 23 Agustus 2010,perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 43 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI Kota Pontianak pasal 21 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat disusun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 17 Tahun 2009, Perwa No. 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
