Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Kecamatan Dan kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, wajib ditetapkan standar pelayanan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2010, Perwali No. 54 Tahun 2008, Perwali No. 55 Tahun 2008, Perwali No. 30 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, Komponen Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, Jenis Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, Tabel Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
35 halaman, 28 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 23 Th 2000; 3. UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; 4. PP No 18 Th 2017 ; 5. Perda No 4 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan Pimpinan Dan anggota; 3. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota; 4. Uang Jasa Pengabdian Dan Bantuan Biaya Pengurusan Pemakaman; 5. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 6. Pelaporan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pelaksanaan metrologi legal berupa
tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Metrologi Legal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi
Legal pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/12/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Organisasi
Bab V Tata Kerja
Bab VI Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Bab VII Eselon
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 51 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 17 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 51 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta
perubahan nomenklatur Perangkat Daerah pada
Pemerintah Ka bu paten Lamongan, perlu
penyesuaian dan penyeragaman Tata Naskah
Dinas;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23
Tahun 2011 ten tang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
organisasi dan peraturan perundang-undangan.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Tata Naskah Dinas; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan.
Menetapkan panduan dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang terdiri atas:
a. Naskah Dinas Arahan;
b. Naskah Dinas Korespondensi;
c. Naskah Dinas Khusus;
d. Naskah Dinas Lainnya;
e. Laporan;
f. Telaahan Staf; dan
g. Naskah Dinas Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
142 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2013
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO.54, LL Kab. Kayong Utara : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Kewenangan; Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; Jenis dan Sumber Data; Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; sekretariat Pengelolaan Satu Data Indonesia; Pengelolaan Data; Tatat Cara Menanggapi Permintaan Data; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerjasama; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Larangan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 51 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahdan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas LingkunganHidup
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
