tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2014/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dasar Hukum Peraturan Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No.2 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara termasuk didalamnya mengatur tentang Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana, Penyaluran Dana, Penggunaan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2014/2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efektivitas
pemanfaatan air dan meningkatkan kesejahteraan petani,
perlu mengatur Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata
Tanam Tahun 2014/2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di
Kabupaten Kebumen Tahun 2014/2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peratran Bupati ini mengatur tentang pembagian golongan petak tersier, pola tanam dan masa tanam, jadwal tanam dan jenis tanaman, pembagian air irigasi, pemberian air irigasi dan pengeringan total.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada PDAM Kolaka Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada
masyarakat Kolaka Timur, maka PDAM Kolaka Timur perlu
ditunjang dengan prasana dan sarana yang memadai ;
b. bahwa untuk memenuhi prasarana dan sarana air bersih
yang memadai, diperlukan dana yang cukup besar sehingga
Pemerintah Kolaka Timur memandang perlu melakukan
penyertaan modal daerah kepada PDAM Kolaka Timur;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku, ditegaskan bahwa setiap penyertaan modal daerah
kepada pihak ketiga harus diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada
Perusahaan Daerah Air Min um ( PDAM ) Kolaka Timur.
1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 2387 );
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
5. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4439 );
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20.ll Nomor }._.,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor S3.4.);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (
Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Berita
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi
Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477 /SJ
tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap
Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 -
2013;
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2013,
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka
Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PENYERTAAN MODAL,
BAB Ill MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL,
BAB V PEMBAGIAN LABA,
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 51 Tahun 2014
PEMBERIAN - PENGURANGAN - POKOK KETETAPAN PAJAK - PENGHAPUSAN - SANKSI ADMINISTRASI - PIUTANG - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2014/NO.196
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013
ABSTRAK:
Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Batang Hari berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran;
Berdasarkan pelimpahan tunggakan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari terdapat Piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga melampaui 5 (lima) tahun, yang menjadi piutang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; PMK No. 15.PMK.07/2014; PERDA No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 8 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013, meliputi Besarnya Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan; Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
11 hlmn; 2 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib dan disiplin anggaran berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Azas Pengelolaan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur APBDesa; Penyusunan Rancanngan APBDesa; Perubayhan APBDesa; Pengalokasian Dana; Penyaluran Dana; Belanja Desa; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Camat Atau Sebutan Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebarakan Hutan Dan Lahan Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.41 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.9 Tahun 2011.
UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. UPT dipimpin oleh sesorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang Terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan secara berjenjang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: UU No.41 Tahun 1999; Permendagri No.57 Tahun 2007.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 51 Tahun 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan
retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Pengurangan, Kekeringan, Dan Pembebasan Retribusi; Pengajuan Keberatan; Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Prosedur Penghapusan Piutanng Kadaluarsa; Prosedur Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Induk Ikan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Induk IkanKabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Induk Ikanagar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkanUraian Tugas UPT Balai Benih dan Induk Ikan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011;Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Induk Ikan dengan Sistematika;Ketentuan Umum,Tugas fungsi dan Uraian Tugas;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Perdesaan Dan Perkotaan Kelas Ekonomi Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak serta dalam raagka menjamin kelangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan algkutan penumparg umum perdesaan / perkotaan di Kabupaten Jepara, maka perlu menyesuaikan tarif angkutan penumpang umum perdesaan / perkotaan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyediajasa angkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tarif Agkutan Penumpang Perdesaan dan Perkotaan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan / Perkotaan Kabupaten Jepara dicabut.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
