Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas layanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk percepatan pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Pedesaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di daerah berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan; Kelembagaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
9 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekokmunikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum ada pengaturan tentang rumus penghitungan dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Menara Telekomunikasi, tata cara penghitungan dan penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi, tata cara Penetapan dan Pembayaran Retribusi, sehingga perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 3/P/2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati batang No 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 serta percepatan pengadaan barang/jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 dan untuk memastikan kewajaran harga standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2020, maka Perbup Batang No 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2020 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 90 Tahun2 019 tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU no 17 Tahun 2003; UU no 33 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; PK LKPP No 13 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I huruf I biaya sewa dalam Pasal 2, penambahan ayat (2) pada Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Helath Organization)masih menunjukkan peningkatan dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganannya;
b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019, dipandang perlu pemberian insentif petugas dan pengadaan alat/bahan dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini memuat 5 Pasal dan I Lampiran.
Peraturan Walikota ini memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021; Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran penanganan dan penanggulangan COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2019
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja APBD yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 39 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Jenis Penerimaan dan Pembayaran c.Mekanisme Pembayaran Non Tunai d.Pembinaan dan Pengawasan e.Ketentuan Sanksi f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2019.
7 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaan Sejawat Internal atas Hasil Audit Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan
efektivitas kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, diperlukan program pengembangan
dan penjamin kualitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang dilaksanakansecara
berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan
langkah kerja dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan telaah sejawat internal atas hasil audit
Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, perlu menyusun
suatu pedoman telaah sejawat intern; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan telaah sejawat internal atas hasil audit
inspektorat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah
Sejawat Internal atas Hasil Audit Inspektorat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewajiban dan Hak
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2010/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur, maka perlu adanya Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang Besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
Dengan diberikannya Tunjangan Kesejahteraan Daerah dimaksud diharapkan dapat diwujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
Berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 1 Tahun 2010; PERBUP No. 3 Tahun 2009; PERBUP No. 10 Tahun 2010.
PERBUP ini mengatur mengenai Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Penerima Tunjangan Kesejahteraan Daerah; Mekanisme Perhitungan Kehadiran; Besaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah; Prosedur Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah; Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.
3 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Badan layanan Umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
pedoman pejabat pengelola badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2918 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beerapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkes No.10 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pejabat pengelola badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, pejabat pengelola blud, organisasi pejabat pengelola, tugas, kewajiban, persyaratan pejabat pengelola blud, pengangkatan dan pemberhentian pejabata pengelola blud, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021
tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2022
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong pasar pariaman mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyata secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemberdayaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman
UU No 12 Th 2002, UU No 28 Th 2002, UU No 20 Th 2008, UU UU No 7 Th 2014, UU No 23 Th 2014, Perpres No 112 Th 2007, Permendagri No 20 Th 2012, Permendagri No 41 Th 2012, Perda Kota Pariaman No 1 Th 2017, Perda Kota Pariaman No 5 Th 2017
Peraturan ini tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Kios;
3. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Lapak;
4. Pemakaian Kios, Lapak dan pujasera dan Pengalihan hak pakai Toko;
5. Hak dan Kewajiban Pedagang;
6. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
