Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi pada Sekolah Menangah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa
Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
92 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan
Mahasiswa Berprestasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, Perubahan Pasal 8, Perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2022 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui kepala dinas dan kepada Perusahaan pemberi kerja Tenaga Asing dikenakan Retribusi Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU N. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 12, BN.2024 (310)/48 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Kaca Isolasi Secara Wajib
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan kaca isolasi, meningkatkan daya saing industri kaca isolasi, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan standar nasional Indonesia untuk kaca isolasi secara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Isolasi Secara Wajib;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakukan standar nasional indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2024
badan layanan umum daerah-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2024/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Muara Enim yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Muara Enim yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 29 Tahun 2020
Dalam peraturan diatur tentang Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Muara Enim Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan SPM, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
8 hlm, Lampiran : 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan pedoman ini berawal dari amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam upaya memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dan terarah untuk memastikan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan dengan efektif.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.4 Tahun 2018; Permensos No.4 Tahun 2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Permendikbud No.32 Tahun 2018; Permendagri No.100 tahun 2018; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No.114 Tahun 2018; Permendagri No.121 Tahun 2018; Permenkes No.4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi ketentuan umum, penerapan SPM, integrasi SPM dalam dokumen perencanaan, pembentukan tim penerapan SPM, kerjasama, pelaksanaan dan pelaporan penerapan SPM, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan
kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan
mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang
berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pedidikan
perlu peraturan yang menjamin ketertiban, kelancaran
penerimaan peserta didik baru;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Bantul
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Biaya; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Jumlah Halaman: 17 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022
Hukum Acara dan PeradilanHukum Pidana, Perdata, dan DagangStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Karanganyar No. 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan bentuk produk hukum
dalam penetapan Tim Penyusunan Perda, penambahan
tugas Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD),
serta perubahan Standar Operasional Prosedur maka, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 58, perubahan Lampiran B, C dan D.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 diubah.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2012/No.13 Seri E Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, agar dalam pelaksanaanya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dalarn Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek dan Subjek Retribusi
Bab III Tata Cara Pemungutan Retribusi
Bab IV Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Bab V Angsuran Pembayaran Retribusi
Bab VI Penundaan Pembayaran Retribusi
Bab VII Tata Cara Penyetoran Retribusi
Bab VIII Tata Cara Penagihan
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Tata Cara Penghapusan Retribusi Yang Kedaluwarsa
Bab XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberlan Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan
atas kinerja tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu mengatur tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
TATA CARA PEMBERlAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2018
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
