Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan
(ULP) yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang
Pengadaan/ Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangli;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP ULP
ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
Pasal 14 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli Nomor l O Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bangli tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis
(UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangli Nomor 05
tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang berlandasan pada prinsip–prinsip efisiensi,
efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak
diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu
dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib
mempunyai Unit Layanan Pengadaan ( ULP );
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PEMBENTUKAN; 3.KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN; 4.SUSUNAN ORGANISASI; 5.KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN; 6.PELAKSANAAN; 7.PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 8.EVALUASI DAN PELAPORAN; 9.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010, mewajibkan setiap Daerah membentuk Unit
Layanan Pengadaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan,
Susunan Organisasi,
Kepegawaian,
Pelaksanaan,
Tata Kerja,
Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian dan
Evaluasi Dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan kab. SItubondo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo di bidang Pemotongan Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 7 Tahun 1996; 4. UU Nomor 8 Tahun 1999; 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 6. UU Nomor 33 Tahun 2004; 7. UU Nomor 18 Tahun 2009; 8. UU Nomor 25 Tahun 2009; 9. UU Nomor 28 Tahun 2009; 10. UU Nomor 12 Tahun 2011; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 22 Tahun 1983; 13. PP Nomor 15 Tahun 1997; 14. PP Nomor 100 Tahun 2000; 15. PP Nomor 9 Tahun 2003; 16. PP Nomor 79 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 41 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 22. Permentan Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010; 23. Kepmentan Nomor 413/Kpts/TN.310/7 /1992; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 26. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011; 27. Perbup Situbondo Nomor 59 Tahun 2010.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu Unit dibentuk Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekenis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
