Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan
penguatan otonomi desa, perlu memberikan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008,
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Penjelasan 2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan,
maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan
Modal kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah
Kalimantan Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Penjamin Kredit
Daerah Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15
Tahun 2012;
Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Penyertaan Modal Kepada Ppkd;
3. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dan lebih mempermudah pemahaman masyarakat tentang proses pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan ;
UU No 5 Tahun 1960; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 1997; PP No 16 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 15 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah; 3.Persyaratan; 4.Tata Cara; 5.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2013.
8 halaman, 1 lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek
adalah kawasan hutan sehingga keberadaan hutan di
Kabupaten Trenggalek harus memberikan manfaat bagi
masyarakat Kabupaten Trenggalek dan kelestarian
ekosistemnya; bahwa keberadaan Masyarakat Desa Hutan menyebar
hampir di seluruh desa di Kabupaten Trenggalek yaitu
dari 152 (seratus lima puluh dua) desa dan 5 (lima)
kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, 123
(seratus dua puluh tiga) desa dan 2 (dua) kelurahan
diantaranya berbatasan dengan kawasan hutan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-
II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
Mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
desa hutan, meliputi:
a. perlindungan, terdiri atas peningkatan produktivitas,
sinergitas dan jejaring kerja masyarakat desa hutan;
b. pemberdayaan terdiri atas pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan kepada masyarakat desa hutan; dan
c. advokasi penguatan kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2014.
49 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa mengingat tingkat kebutuhan atas fasilitas perumahan
yang terus meningkat, dipandang perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012
tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 15 Tahun 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkesinambungan serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah , menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD ditetapkan dengan peraturan walikota ;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No.25 tahun 2004;
4.UU No.32 Tahun 2004;5.Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005;
6.Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008;7.PMDN No. 13 tahun 2006;
8.PMDN No.54 tahun 2010;9.PMDN No. 23 tahun 2013;10.Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008;11.Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008;12.Peraturan Walikota No.11 Tahun 2008.13.Peraturan Walikota No.16 tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum;2.Maksud dan Tujuan;3.Ruang Lingkup;4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan;5.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2013.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 15, BN.2013/No.609, peraturan.go.id : 15 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
