Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Tabalong No. 8 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Di Kabupaten Tabalong mencabut ketentuan Pasal 17
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2014/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57);
Penyelenggaraan pembauran di Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 38 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten
Jembrana, maka dipandang perlu untuk penambahan waktu
pelayanan dan peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan
menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan
perubahan untuk ketiga kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2013;
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupat Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupat Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426), Diubah.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara agar lebih efektif dan efien, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008;
Perauran Bupati ini mengatur tentang ketentuan dalam Pasal 4, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 37 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENUNJUKAN LIKWIDATUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BLAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI DAN PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 036 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. PALI
ABSTRAK:
Dalam perkembangannya besaran organisasi Dinas Daerah dan untuk menampung bertambahnya
beban kerja serta memaksimalkan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
perlu dilakukakn perubahan terhadap organisasi Dinas Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 008 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Dinas Daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
Mengubah Perbup No. 008 Tahun 2014 tentang Pembentikan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
12 hlm, Lampiran : 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2014
PEMBENTUKAN - ORGANISASI - TATA KERJA - UPTD - PENGELOLAAN - FASILITAS - OLAHRAGA - TEMPAT REKREASI - DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA DAN TEMPAT REKREASI PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2007; PERDA No.1 Tahun 2008; PERBUP No.16 Tahun 2008
Perbup Ini mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, meliputi: Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi; Eselonering; Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Uraian Tugas; Pengangkatan Dalam Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
18 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 32 Tahun 2014
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA IDAMAN FM
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.476
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelanggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/P/M/KOMINFO/09/2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan organisasi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2014
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja dan efektivitas kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Jepara, maka perlu mengubah anggota dari unsur pengarah yang berasal dari instansi/lembaga pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu metetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggu langan Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas Sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1979; PP No.22 Tahun 1990; PP No.38 Tahun 2007; PP No.37 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.28 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Keanggotaan Forum, Tugas dan Fungsi Forum, Sekretariat Forum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
