Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah yang
inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung,
kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu
adanya inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan
di daerah; b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan
Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu
Kraetivitas Daerah Dengan melalukan inovasi; c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan
daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat
dijadikan pegangan bagi pemerintahan daerah dan
masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan
dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak
mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau
pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah.
Mengingat: 9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH, PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH, PENETAPAN, SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH, PENILAIAN INOVASI DAERAH, PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH, INFORMASI INOVASI DAERAH, PENYEBARAN INOVASI DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING EVALUASI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 29 Tahun 2017
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2017/No.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2006; Qanun Aceh No.13 Tahun 2016; Pergub Aceh No.119 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tim Pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan,Pengembangan,Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, BANWIDTH, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tangselpay
ABSTRAK:
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mendukung perubahan budaya dan pola hidup masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik, maka dibutuhkan suatu aplikasi layanan keuangan digital yang aman, efisien, lancar dan handal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang TangselPay
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Peraturan BI No 20/6/PBI/2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Tangselpay; 3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (smart city) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
e. Penyelenggara SPBE; dan
f. Percepatan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS - PENGEMBANGAN - DAN - PENERAPAN - TEKNOLOGI - TEPAT GUNA - DALAM - PENGELOLAAN - SUMBER- DAYA - ALAM - DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknıs Pengembangan Dan Penerapan Teknologı Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4l
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam Desa;
bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam
yang
berdasarkan pada prinsip keberlanjutan,
keterpadllan, demokratis, berkeadilan juga
menrpakan komitmen global dan tuntutan
reformasi;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 13 Tahun 2016;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2005;PP No 43 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
PP No 8 Tahun 2016 ;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016
Maksud dan Tujuan , Hak dan Kewajiban ,Pengelolaan sumber daya alam desa ,Kewenangan Pengelolaan ,Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa,Pemaysarkatan teknologi tepat guna,Lembaga pelyanan teknologi tepat guna ,mekanisme,Pembinaan dan Pengendalian ,Pendanaan ,Pelaporan ,Ketentuan Peralihan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019
petunjuk teknis pelaksanan pengembangan dan penerapan-teknologi tepat guna-sumber daya alam-nagari
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari;
UU No 18 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 13 Tahun 2016; PP No 20 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017; Permendagri No 18 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 14 Bab, 47 Pasal, 2 Lampiran
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Pasal 2-Pasal 5; Bab III Hak Dan Kewajiban, Pasal 6- Pasal 8; Bab IV Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari, Pasal 9-Pasal 11; Bab V Kewenangan Pengelolaan, Pasal 12- Pasal 13; Bab VI Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Nagari, Pasal 14-Pasal 17; Bab VII Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Pasal 18-Pasal 24; Bab VIII Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Pasal 25-Pasal 32; Bab IX Mekanisme, Pasal 33-Pasal 35; Bab X Pembinaan dan Pengendalian, Pasal 36-Pasal 38; Bab XI Pendanaan, Pasal 39-Pasal 42; Bab XII Pelaporan, Pasal 43-Pasal 44; Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 45; Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 46-Pasal 47.
Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan SDA Nagari dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi SDA Nagari, memajukan ekonomi Nagari, penguatan kapabilitas (kemampuan) masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek/posyanteknag.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari
85 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 569
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu menerapkan tanda tangan elektronik (digital signature) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSPTTK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
1. UU No. 25 Tahun 2007;
2. UU No. 30 Tahun 2008;
3. UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;
4. UU No. 14 Tahun 2008;
5. UU No. 25 Tahun 2009;
6. UU No. 14 Tahun 2008;
7. PP No. 82 Tahun 2012;
8. PP No. 24 Tahun 2018;
9. Perpres No. 91 Tahun 2017;
10. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016;
11. Permendagri No. 138 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, tanggung jawab dan verifikasi atas penggunaan tanda tangan elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
10 halaman (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui penyelenggaraan Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa agar pengelolaan satu data wonosobo dapat terorganisasi dengan baik perlu mengatur sistem pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang Prinsip Satu Data Wonosobo, Penyelenggara Satu Data Wonosobo, Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo, Pendanaan, Partisipasi Perangkat Pemerintah dan Badan Hukum Publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
