Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan Dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efisien dan akuntabel diperlukan peran serta seluruh elemen pegawai pemerintahan dan masyarakat melalui pengaduan terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan Dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 15 Tahun 2013
Bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20l1 tentang Retribusi Jasa Umum pada BAB IV Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diperlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 2011, Perda No. 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan, Kode Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2021
Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 - 2032, ketentuan mengenai jenis kegiatan dan persyaratan izin prinsip diatur dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Prinsip.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 25 tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 22 tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 1 tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 142 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 2021; Permen PU Nomor 41/PRT/M/2007; Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/ PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009; Permen LH Nomor 05 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 116 Tahun 2017; Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun
2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Izin Prinsip, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Izin Prinsip; Penerbitan Rekomendasi Izin Prinsip dan Izin Prinsip; Prosedur Perizinan; Jangka Waktu; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Izin Prinsip, diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kesesuaian dengan RTRW, sesuai dengan bidang rencana usaha: a. hunian; b. industri; c. perdagangan dan jasa; d. pembangunan sarana; e. pemanfaatan ruang sungai; f. transportasi; dan g. usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati khususnya pelayanan di bidang perijinan dipandang perlu menerapkan sistem pelayanan perijinan satu pintu (one stop service); bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pelayanan perijinan 'satu pintu (one stop service) di Kantor Peiayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati periu adanya penyederhanaan prosedur, mekanisme dan tata laksana pelayanan perijinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata laksana Peiayanan Perijinan di Kantor Peiayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982; Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 1999; Peraturan Daeran Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1998;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2003
Tata laksana peiayanan perijinan satu pintu di Kantor Pelayanan Perijinan Teroadu meliputi: ljin Lokasi; ijin Mendirikan Bangunan (IMB); Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat ljin Penambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (SiPD); Tanda Dattar lndustri (TDI); ljin Usaha industri (IUI); Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Perusahaan (TOP); Jjin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; ljin Penggunaan Alun-alun: ljin Gangguan; Ijin Pengumpulan Dana; ljin Melewati Jalan Terlarang (IMJT); ijin Menutup Jalan; ljin Reklame; dan ljin Pendirian Tempat lbadah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2007.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 22 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap usaha mikro dan kecil, koperasi serta masyarakat secara berkelanjutan, terarah dan tepat sasaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014,
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; SISTEM INFORMASI; PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGHARGAAN; PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
10 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012;
1. maksud dan tujuan
2. ruang lingkup
3. penyelenggaraan haju
3. pelaksanaan transportasi jemaah haji
4. pelaporan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 15 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1990, UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Permendagri No. 1 tahun 2014, Permendikbud Mo. 85 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
