RENCANA PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - KESEHATAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2010/686
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VI1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; SPM Bidang Kesehatan; Penanggung jawab Penyelenggaraan SPM; Pelaporan; Pelaporan; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
61 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2010/NO.20 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Pergub No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pergub No. 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 51/M-DAG/PER/10/2009; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010; Pergub No. 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 58 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2010.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 61/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4.UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 100 Tahun 2000; 11. PP Nomor 9 Tahun 2003; 12. Nomor 32 Tahun 2004; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 79 Tahun 2005; 15. PP Nomor 38 Tahun 2007; 16. PP Nomor 41 Tahun 2007; 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 23. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008.
Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perijinan Jasa Usaha;
d. Seksi Perijinan Tertentu;
e. Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka agar dalam pelaksanaan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomnor 79 Thun 2005; Peraturan Pemenintan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomnor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Pajak
Bab III Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Bab IV Dasar Pengenaan Tarif Pajak
Bab V Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak
Bab VI Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab VII Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak
Bab VIII Tata Cara Pembayaran
Bab IX Tata Cara Penagihan Pajak
Bab X Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
Bab XI Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab XII Pemeriksaan
Bab XIII Keberatan dan Banding
Bab XIV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XV Kadaluwarsa
Bab XVI Insentif Pemungutan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2010 N0. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nornor 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, agar
distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg tepat sasaran,
berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta
menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan
penataan dan pengawasan.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 002 / PUU-I / 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007
Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021
Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : pedoman penyelenggaraan penataan
dan pengawasan distribusi LPG Tabung_ 3 Kg agar tepat sasaran, efektif dan
efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta menjamin keselamatan minyak dan
gas bumi. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan dalam koordinasi instansi
terkait untuk melaksanakan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3
Kg.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
27 hlm beserta Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 62 Tahun 2010
pembentukan desa pulohenti kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 62, LD.2010/No.62
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa pilohentii kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenhub No. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Permenhub No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Mencabut :
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2010/NO.2 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
