Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu diatur pelaksanaan penyelenggaraan reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, pola penyebaran dan peletakan reklame, kawasan, jenis dan ukuran reklame, ketentuan penyelenggaraan reklame, pengendalian/pengawasan dan penertiban/pembongkaran reklame, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Daerah serta meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transaparan dan akuntabel kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan Permendagri No.138 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (4) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permendagri No.25 Tahun 2021; Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab di dalam Peraturan ini memuat: Tujuan dan prinsip PTSP; Kewenangan Penyelenggaraan oleh DPMPTSP; Standar dan Jenis Pelayanan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Lampiran Jenis dan Sektor Pelayanan Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.4 Tahun 2021
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27
Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Perbup No 27 Tahun 2019 ttg Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD RSUD Panembahan Senopati Kab Bantul
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan dan penyesuaian layanan
kesehatan, maka tarif layanan kesehatan dalam Peraturan Bupati
Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan
Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu
dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020.
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul diubah sebagai berikut : Lampiran I diubah dan Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Relawan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Kampar dari bahaya kebakaran
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 114 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020
Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 14 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, keanggotaan redkar, hak dan kewajiban, pembentukan dan pendataan redkar, tugas dan panca dharma redkar, pembinaan, pelaporan, pembiayaan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Barito Kuala pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28; Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MPK/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Usaha Pariwisata
4. Tempat Pendaftaran, Obyek Dan Tanggung Jawab
5. Jenis Layanan TDUP
6. Tahapan
7. Masa Berlaku TDUP
8. Sertifikat Usaha Pariwisata
9. Pembinaan Dan Pengawasan
10. Sanksi
11. Pelaporan
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani
Dokumen Perizinan dan Nonperizinan, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sehingga perlu dicabut;
b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen sehingga lebih efektif dan
sederhana serta pengawasannya yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan Perizinan di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 11 Tahun 2020;PP No. 5 Tahun 2021;PP No. 6 Tahun 2021;PP No. 16 Tahun 2021;PP No. 21 Tahun 2021;PP No. 22 Tahun 2021;Permendagri No. 80 Tahun 2015;PerBPN No. 13 Tahun 2021;
Azas Pendelegasian Kewenangan Bupati merupakan pedoman atau acuan dasar
dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2021
PERBUP Kab. Rembang No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Rembang Tahun 2021 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tarif
layanan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease
(Covid-19), Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun
2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium
Corona Virus Disease (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Rembang perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan
Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 234 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
menkes/413/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah degan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Rembang No. 62 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan
Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai
berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 28 Tahun 2021
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait
dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangannya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
