KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP)
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2010/No. 333
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Dalam
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi maka perlu mengatur Tugas Pokok
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Dalam Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, wewenang, hak dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2010
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas surnber daya manusia
melalui pelatihan kerja, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas Unit Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen. Pasal 16 diubah, Pasal 17 ayat (1) diubah, Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 29 Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16 tanggal 5 Oktober 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 57 Tahun 2010
pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 57, LD.2010/No.57
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2010.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD 2010/57 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Dan Jaringannya Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Pada Dinas kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah penyapuuan jalan dan pasar, Pertamanan, Bengkel, Satuan Pengamanan, TPA Sampah, Cleaning Service dan IPLT pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Pekerja Harian Lepas (PHL).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perwa No. 38 Tahun 2010, Perwa No. 40 Tahun 2008, Perwa No. 82 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Tugas Dan Besaran Upah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 57/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 16 Tahun 1992; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5.UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 22 Tahun 1983; 12. PP Nomor 15 Tahun 1997; 13. PP Nomor 100 Tahun 2000; 14. PP Nomor 9 Tahun 2003; 15. PP Nomor 58 Tahun 2005; 16. PP Nomor 79 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 41 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 24. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 25. SK Menpan Nomor 487/Kpts/UM/6/1981; 26. SK Menpan Nomor 74S/Kpts/TN.240/12/1992; 27. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 28. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; d. Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal; e. Bidang Budidaya dan Pengembangan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
