Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2022
pegawai non aparatur sipil negara - badan layanan umum daerah - rumah sakit umum daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 70 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pegawai non ASN dilingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis pegawai, penerimaan, penghasilan, cuti, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja, pemberhentian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang
baik perlu didukung tata kelola perangkat desa secara
profesional yang berlandaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan
Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Bab III Pengangkatan Perangkat Desa
Bab IV Larangan dan Sanksi Bakal Calon, Calon Perangkat Desa dan Panitia
Bab V Pembiayaan
Bab VI Penataan Perangkat Desa
Bab VII Masa Tugas Perangkat Desa
Bab VIII Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Bab IX Unsur Staf Perangkat Desa
Bab X Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Bab XI Tim Pengawas
Bab XII Larangan Rangkap Jabatan Perangkat Desa
Bab XIII Data Base Pemerintah Desa
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 dicabut.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 42 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Indramayu No. 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negera (TPPASN) di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
BAhwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Dan Dalam rangka meningkatkan kinerja, prestasi kerja, dan kesejahteraan ASN di Lingkungan Pemkab Indramayu No. 11 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP RI No. 30 Tahun 2019; Perpres RI No. 188 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Kepmendagri No. : 900-4700 Tahun 2020; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2021; Perbup Indramayu No. 22 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Sasaran Parameter Dan Komponen Perhitungan Tambahan Penghasilan, Pengukuran, Pemberian Pengurangan Penambahan Perhitungan Dan Pembayaran Tambahan Penghasilan, Sumber Pembiayaan, Pengawasan Dan Pembinaan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2021 dicabut.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
peraturan ini merubah lampiran berkaitan dengan model pakaian dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Merubah Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021
4 halaman peraturan dan 42 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2022
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan
serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu
memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih
tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan
pemberian Tugas Belajar;
b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016
tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor
11 Tahun 2009 tentang Togas Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi
Melalui Jalur Pendidikan, Penggunaan Gelar Akademik
dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Persyaratan, Penyelenggaraan Tugas Belajar, dan Program Studi; Pendanaan, Tunjangan dan Jangka Waktu; Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Pembatalan dan Penghentian; Penggunaan Gelar Pendidikan dan Surat Keterangan; Kenaikan Pangkat Penyesuaian IjazahPemantauan dan Evaluasi; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah atau sedang mengikuti pendidikan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengemban Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, meningkatkan profesionalisme jabatan kompetensi
dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak, diperlukan Aparatur Sipil
Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi
dan kinerja secara adil dan wajar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 UndangUndang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta
Aparatur Sipil Negara, perlu diatur manajemen Talenta
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Manajemen Talenta Aparatur SipiI Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan Manajemen Talenta ASN
Bab III Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN
Bab IV Sistem Informasi Manajemen Talenta
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 41 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 41/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Pakaian Dinas ASN, terdiri dari :
a. PDH, terdiri dari :
1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
3. PDH batik/tenun/lurik.
b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
d. PDU;
e. PSL;
f. PDL, terdiri dari :
1. PDL bagi pegawai;
2. PDL bagi pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.
g. Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional oleh tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas;
h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Satpol PP;
b. Pakaian Khas Daerah;
c. Pakaian Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 41 Tahun 2022
nomenklatur-struktur organisasi-tugas dan fungsi-satuan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Surat Gubemur No 061 / 0013/VII/ 2022 tanggal 4 Januari Tahun 2022 Hal Fasilitasi Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomeklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 6 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyuasin No 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin, Satpol PP-Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umurn serta Perlindungan Masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, jabatan fungsional. keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 182 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuasin.
32 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
