Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2014/NO.240
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013;.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentangTugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2014.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 66 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2014/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah jo Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
bahwa perlunya penyesuaian Peraturan Bupati Balangan
Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/079/BAKD perihal Pedoman Penyusunan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/758/BAKD perihal Modul
Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebijakan Akutansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah NOmor 3 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Kebijakan Akutansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak, dengan sistematika ketentuan umum; dan kebijakan akuntansi investasi non permanen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 66 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 65 Tahun 2014
Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2014/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan
tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah;
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang
sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas
pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas
Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tugas
Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Balangan, dengan sistematika ketentuan umum; tugas pokok, uraian tugas dan unsur-unsur organisasi badan penanggulangan bencana daerah; tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi badan penanggulangan bencana daerah; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2014
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2014/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi {HKT) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaram 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M- DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT. 140/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Batang tahun anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 65 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemotongan Hewan Ruminansia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal, dan guna mencukupi ketersediaan bibit ternak, serta untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia produktif, maka perlu mengatur kegiatan pemotongan hewan untuk menghindari resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk zoonosis dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat borne disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Hewan Ruminansia;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pemotongan hewan ruminansia, pelarangan pemotongan ruminansia betina produktif, pengawasan distribusi daging, ketentuan dan syarat bagi jagal dan pengusaha daging, pembinaan, pengawasan dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 065 Tahun 2014
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan dasar pengenaan tarif Pajak Restoran. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang dasar pengenaan tarif pajak restoran dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek, dan wajib pajak, maksud dan tujuan, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 65 Tahun 2014
PERBUP Kab. Ciamis No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanal Pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
