Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.341 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 14 Tahun 2007

Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata Dan Olah Raga

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kota Baubau No. 14 Tahun 2007.pdf

retribusi - pariwisata - olahraga

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2007/ NO. 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata Dan Olah Raga

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga perlu dikelola untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga, perlu dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga.
Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2003.
ketentuan umum,. nama,obyek dan subyek retribusi,. golongan retribusi,. cara mengukur tingkat penggunaan jasa,. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI,. PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI,. WILAYAH PEMUNGUTAN,. SAAT RETRIBUSI TERUTANG,. TATA CARA PEMUNGUTAN,. SANKSI ADMINISTRASI,. TATA CARA PEMBAYARAN,. TATA CARA PENAGIHAN,. KETENTUAN PIDANA,. KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Perda 14 Tahun 2007.pdf

Perda 14 Tahun 2007_lampiran.pdf

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2007/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan urusan pemerintahan lintas daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2020

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kaur No. 27 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018

Download file:

Perbup Nomor 14 Tahun 2020.pdf

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 816

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 6 Tahun 2014 4. UU No. 23 Tahun 2014 5. PP No. 43 Tahun 2014 6. PP No. 60 Tahun 2014 7. PP No. 107 Tahun 2017 8. Permendagri No. 114 Tahun 2014 9. Permendagri No. 20 Tahun 2018 10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
Peraturan Bupati Kaur No. 27 Tahun 2018
88

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

NO 14 2014 OTK INSPEKTORAT DAN LTD KAB TAB.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara nomor: 102/M.PAN/1/2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Susunan Organisasi;Eselon Jabatan Perangkat Daerah;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2003

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang Dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru

Download file:

PERDA BJB NO. 14 TAHUN 2003 edit searchable.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa dengan terbitnya Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah , perlu penyesuaian tarif dan materi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa kebijakan pemerintahdibidangketenagalistrikan mengupayakan keseimbangan kemampuan masyarakat/ konsumen serta pembiayaan kelangsungan penyelenggaraan pengadaan tenaga listrik negara perlu adanya dukungan pemerintah daerah/masyarakat dan konsumen; bahwa untuk mendukung kontinuitas penerangan dalam wilayah kota Banjarbaru maka perlu dukungan anggaran pendapatan Daerah yang diperoleh dari peran serta masyarakat melalui pajak daerah;bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-UndangNomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Perturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan jalan Yang berisi; Pasal 1; Pasal 6A; Pasal 6B.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003.
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2007

Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kolaka Utara No.14 Tahun 2007.pdf

PEMBENTUKAN - KECAMATAN - KATOI

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2007/No. 14, LL 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Usul dan prakarsa pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara menjadi wacana yang meluas setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonomi baru; Dalam rangka mewujudkan aspirasi dan prakarsa masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah membentuk Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan yang bertugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengumpulandata dan informasi, melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan serta membuat telaahan atas hasil kegiatan Tim; Berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Kecamatan Porehu, Kecamatan Pakue Utara, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Watunohu, Kecamatan Lambai dan Kecamatan Wawo di Kabupaten Kolaka Utara; Dengan pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara.
UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP RI No 79 Tahun 2005; PP RI No 38 Tahun 2007; PP RI No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 43 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kolaka Utara No 1 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Batas Wilayah dan Ibukota; 3. Kewenangan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; 4. Pembinaan dan Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2007.
5 Halaman

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2022.pdf

Provinsi Papua Selatan - Pembentukan

2022

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2022/No.157, TLN No.6803, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

ABSTRAK:

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Provinsi Papua Selatan berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: 5 hlm; Lampiran: 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2017

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP Anambas 14 2017.pdf

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 272

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand DEsign Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015; Pemerintah Daerah wajib mendukung tercapainya percepatan tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan melalui perencanaan dan pengendalian sistematis
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Peraturan Bupati No.14 Tahun 2018_OCR.pdf

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No. 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan petunjuk pelaksanan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan perlu ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 47 Tahun 2012; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2107.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Prosedur Pelaksanaan TJSLP, Tugas Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kewajiban Pemerintah Kabupaten, Kewajiabn Perusahaan, Pemberian Penilaian dan Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2024

Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19

Download file:

Perbup_Kab Muba No 14 Tahun_2024.pdf

PENYEDERHANAAN BIROKRASI-SISTEM KERJA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; dan untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Mencabut ketentuan mengenai peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam: a. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. b. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. c. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. d. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. e. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. g. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. h. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. j. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. k. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. m. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. n. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. o. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. p. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. r. Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. s. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. t. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. u. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. v. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. w. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. x. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. y. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. z. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. dd.Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Keputusan Bupati tentang tugas Subkoordinator pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam: a. Keputusan Bupati Nomor 1070/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. b. Keputusan Bupati Nomor 1071/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. c. Keputusan Bupati Nomor 1072/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. d. Keputusan Bupati Nomor 1073/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. e. Keputusan Bupati Nomor 1074/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. f. Keputusan Bupati Nomor 1075/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. g. Keputusan Bupati Nomor 1076/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. h. Keputusan Bupati Nomor 1077/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. i. Keputusan Bupati Nomor 1078/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. j. Keputusan Bupati Nomor 1079/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. k. Keputusan Bupati Nomor 1080/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. l. Keputusan Bupati Nomor 1081/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. m. Keputusan Bupati Nomor 1082/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. n. Keputusan Bupati Nomor 1083/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. o. Keputusan Bupati Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. p. Keputusan Bupati Nomor 1085/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Keputusan Bupati Nomor 1086/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. r. Keputusan Bupati Nomor 1087/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. s. Keputusan Bupati Nomor 1088/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. t. Keputusan Bupati Nomor 1089/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. u. Keputusan Bupati Nomor 1090/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. v. Keputusan Bupati Nomor 1091/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. w. Keputusan Bupati Nomor 1092/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin. x. Keputusan Bupati Nomor 1093/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. y. Keputusan Bupati Nomor 1094/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. z. Keputusan Bupati Nomor 1095/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Keputusan Bupati Nomor 1096/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Keputusan Bupati Nomor 1097/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Keputusan Bupati Nomor 1098/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. dd. Keputusan Bupati Nomor 1099/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
24 hlm, Lampiran : 41 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT