PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.569 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/OT.140/12/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/Pd.410/12/2014 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 110/Permentan/PD.410/9/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permentan No. 96/PERMENTAN/PD.410/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 52/Permentan/TP.410/10/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 Tentang Rekomendasi Ekspor Dan Impor Beras Tertentu
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/ HK.060/12/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Departemen Pertanian
  2. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 133/Permentan/OT.140/12/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 56/Permentan/OT.140/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan